BERITABETA.COM, Jakarta – Herd immunity atau upaya menghentikan laju penyebaran virus dengan cara membiarkan imunitas alami tubuh, kini menjadi perhatian serius oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

WHO mengecam setiap negara yang menerapkan kebijakan longgar dan herd immunity. WHO menekankan, saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi manusia untuk berpikir bahwa pandemi virus corona telah membaik.

Mike Ryan, Direktur Eksekutif WHO, mengatakan herd immunity adalah sebuah konsep yang buruk dalam menangani wabah. Menurutnya, herd immunity sering kali salah dipahami sebagai jawaban dari penanganan wabah.

Ia menegaskan, sebuah negara tak boleh menerapkan kebijakan longgar dan berpikir bahwa virus corona COVID-19 bakal hilang begitu saja ketika populasinya mencapai kekebalan.

“Manusia bukanlah ternak (herds), dan lagi pula konsep herd immunity biasanya digunakan untuk menghitung berapa banyak orang yang perlu divaksinasi dan populasi untuk menghasilkan efek itu,” kata Ryan, dalam sebuah konferensi pers virtual, Senin (11/5/2020) lalu.

“Jadi saya pikir ide ini bahwa ‘mungkin negara-negara yang memiliki langkah-langkah longgar dan tidak melakukan apa-apa akan tiba-tiba secara ajaib mencapai kekebalan kelompok, dan bagaimana jika kita kehilangan beberapa orang tua saat prosesnya berjalan? Ini perhitungan yang berbahaya, sangat berbahaya,” sambungnya.

Herd immunity dideskripsikan sebagai kondisi di mana sebuah populasi manusia sudah cukup kebal terhadap penyakit, dan dengan demikian dapat menghambat penyebaran infeksi. Namun, penerapan konsep herd immunity mendapat kritikan keras dari para ahli kesehatan karena bisa menimbulkan banyak kematian dalam proses mencapai kekebalan tersebut.

Beberapa negara yang sering dirumorkan menerapkan kebijakan herd immunity adalah Swedia dan Inggris. Meski demikian, kedua negara tak mau mengaku kalau mereka memakai kebijakan tersebut.

Swedia menjadi salah satu negara Eropa yang tak menerapkan lockdown. Seperti yang dilaporkan The New York Times, tempat publik di Swedia tetap beroperasi seperti biasa, meski pemerintah meminta warga untuk tetap berada di rumah.

“Pada dasarnya kami mencoba melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kebanyakan negara – memperlambat penyebaran sebanyak mungkin,” kata epidemiolog pemerintah Swedia, Anders Tegnell, dikutip dari The New York Times. “Hanya saja kami menggunakan cara yang sedikit berbeda dari banyak negara lain.”

Adapun di Inggris, muncul kecurigaan bahwa pemerintah diam-diam merencanakan herd immunity sebagai jalan keluar dari pandemi corona. Dilaporkan oleh Independent, mantan kepala penasihat sains pemerintah Inggris, Sir David King, menduga bahwa Perdana Menteri Boris Johnson merahasiakan herd immunity sejak akhir April, dan bakal melonggarkan pembatasan sosial di sana.

Inggris sendiri menjadi salah satu negara di dunia yang paling terpukul oleh virus corona. Menurut catatan Worldometer, hingga Rabu (13/5), Inggris telah mencatat 226.463 kasus corona dengan 32.692 pasien COVID-19 meninggal.

Sedangkan Swedia menjadi negara yang paling terdampak virus corona di wilayah nordik, jika dibandingkan Denmark, Norwegia, dan Finlandia. Menurut catatan terakhir Worldometer, Swedia telah mencatat 27.272 kasus corona, dengan 3.313 pasien meninggal, dan 4.971 orang sembuh.

Rumor penerapan herd immunity juga terjadi di Indonesia. Sebagian pihak beranggapan, rencana pemerintah baru-baru ini untuk melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan herd immunity.

Rumor ini telah beredar sejak awal pandemi virus corona. Anggapan tersebut lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tegas dalam menangani wabah. Pemerintah Indonesia sendiri tidak pernah mengklaim menerapkan kebijakan tersebut.

Namun rumor ini dibantah oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID -19, Achmad Yurianto (Yuri) seperti dikutip dari detikcom, Kamis (14/5/2020).

Menurut Yuri, ini bukanlah relaksasi PSBB. Sesuai dengan namanya, PSBB adalah pembatasan, bukan pelarangan, maka pembatasan usia yang boleh beraktivitas kerja juga termasuk dalam PSBB.

“Yang bilang pelonggaran PSBB siapa? Justru ini malah dikencangkan. Sekarang ini dibatasi yang di bawah 45 tahun saja yang boleh bekerja di luar rumah,” kata Yuri.

Bukankah mengizinkan orang berusia 45 tahun ke bawah untuk ke luar rumah itu berarti memperbesar risiko penularan ke kelompok usia rentan 45 tahun ke atas? Yuri menjawab, orang berusia 45 tahun ke bawah yang pergi ke luar rumah diwajibkan tetap menjalankan protokol PSBB supaya tidak tertular Corona.

“Ini tetap PSBB, maka kalau mau di luar harus tetap menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan lepas baju dan mandi bila pulang ke rumah. Kalau dia ke luar rumah kemudian tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak ya kena lah dia,” kata Yuri.

Pada pekan ini pemerintah mengizinkan orang berusia 45 tahun ke bawah untuk dapat keluar rumah dan bekerja. Pemerintah beralasan, hal ini untuk mencegah potensi PHK yang lebih besar.

“Kelompok muda usia di bawah 45 tahun mereka adalah secara fisik sehat, mereka punya mobilitas tinggi dan rata-rata kalau toh mereka terpapar mereka belum tentu sakit, mereka tidak ada gejala. Kelompok ini tentunya kita berikan ruang untuk beraktivitas lebih banyak lagi sehingga potensi terpapar karena PHK bisa kita kurangi,” ujar Doni Monardo, Kepala Gugus Tugas COVID-19 di Indonesia, dalam jumpa pers, Senin (11/5/2020).

Alasan yang disampaikan Doni tersebut berbahaya, kalau tidak mau disebut tak relevan. Sebabnya, meski belum tentu sakit, orang berusia 45 tahun ke bawah bisa menularkan ke orang yang lebih tua dan rentan.

Dari data yang disampaikan pemerintah di situs covid19.go.id, orang berusia 46-59 tahun menyumbang 39,6 persen kematian di Indonesia yang berjumlah 1.028 kematian. Sedangkan rentang usia pasien 60 ke atas menyumbang 45 persen dari total kematian.

Selain itu, data dari situs covid19.go.id menunjukkan, sebanyak 14,2 persen dari total kasus meninggal di Indonesia disumbang oleh pasien usia 18-45 tahun. Kategori usia 18-45 tahun juga menyumbang 48 persen kasus virus corona di Indonesia.

Kembali ke WHO, menurut Mike Ryan, negara yang bertanggungjawab mestinya menghargai nyawa masyarakat mereka. Ryan pun menegaskan bahwa COVID-19 adalah masalah serius dan tak boleh dianggap enteng oleh masyarakat.

“Negara-negara anggota (WHO) yang bertanggung jawab akan melihat semua populasi mereka – mereka menghargai setiap anggota masyarakat dan mereka berusaha melakukan segala yang mungkin untuk melindungi kesehatan sementara pada saat yang sama, jelas, melindungi masyarakat dan melindungi ekonomi dan hal-hal lain,” kata Ryan.

“Ini adalah penyakit serius, ini adalah musuh publik nomor satu, kami telah mengatakannya berulang-ulang,” pungkasnya (BB-DIP/DCT)