BERITABETA.COM, Masohi - Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat [YPPM] kembali menggelar kegiatan kampaye pendidikan secara massal melawan misinformasi dan disinformasi di Kota Masohi, Maluku Tengah.

Kampanye ini terkait penyebaran arus informasi, bagian dari  Program Democratic Resilience (DemRes) atau “Merebut ruang sipil untuk mempertahankan demokrasi” yang dijalankan oleh The Asia Foundation (TAF).

Kegiatan digelar di Aula Lounussa Beach Hotel Kota Masohi, pada Kamis (27/01/2022) yang dimotori YPPM Maluku sebagai mitra daerah  dalam perspektif GESI (Gender dan Sosial Iklusi), CPP (Kebijakan Perlindungan Anak) dan PSEAH (Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Sexsual) serta isu-isu disabelitas lainnya.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah Mark Ufie dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Maluku dan Tajudin Buano, Ketua Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) Ambon.

Programme Manager, Na’am Seknun mengatakan mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang baik dapat menyebabkan penyebaran informasi salah yang tidak terkontrol.

"Kita tidak bisa mengelak, dunia maya tidak bisa kita raba, namun menimbulkan efek nyata,” ungkap Seknun.

Dikatakan, hoaks tersebar di seluruh dunia maya, baik melalui media sosial maupun aplikasi percakapan.

“Sebagai masyarakat awam, kita pun bisa terpapar atau bahkan menyebarkan hoaks tersebut ke orang lain,” tuturnya.

Seknun menjelaskan, beberapa istilah menyangkut hoaks/konten palsu yang sering dijumpai di media social  seperti misinformasi dan disinformasi. Dijelaskan, misinformasi adalah nformasi salah, tidak akurat, dan biasanya tersebar luas ke orang lain meski tidak ada niat untuk mengelabui orang lain.

“Sedangkan disinformasi adalah informasi salah yang dibuat sengaja untuk menipu atau merugikan orang lain.” jelas Seknun.

Seknun juga mengatakan rendahnya literasi digital atau kecakapan dalam menggunakan media digital menjadi salah satu penyebab utama maraknya penyebaran berita hoaks, baik berupa misinformasi maupun disinformasi di Indonesia.

Menurutnya, perlu lebih banyak upaya untuk membantu masyarakat, termasuk mereka yang tak tersentuh media digital, untuk mengidentifikasi hoaks (misinformasi dan disinformasi).

“Tujuan dilaksanakannya kampanye ini adalah memberikan edukasi, mmeningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta/penguna media tentang pentingnya  literasi digital/media dalam melawan misinformasi dan disinformasi,” tutup Seknun. (*)

Reporter : Edha Sanaky