Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimuri, Walikota Ambon Richard Louhenapessy saat membuka Kongres Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) ke-29 Tahun 2020, di Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Pniel Wayame Klasis Pulau Ambon Utara, Jln Ir M Putuhena, Ambon, Minggu, (25/10/2020).
Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimuri, Walikota Ambon Richard Louhenapessy saat membuka Kongres Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) ke-29 Tahun 2020, di Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Pniel Wayame Klasis Pulau Ambon Utara, Jln Ir M Putuhena, Ambon, Minggu, (25/10/2020).

BERITABETA.COM, Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap VIII pada tanggal 26 Oktober 2020.

Rencana ini dinilai harus dilakukan dengan pelonggaran atau relaksasi di dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk para siswa dengan pertimbangan protokol kesehatan serta perlakuan 50%.

Usulan ini disampaikan Anggota DPRD kota Ambon Yusuf Wally kepada beritabeta.com di Ambon, Minggu (25/10/2020) malam.

Menurut Wally, saat Pemkot Ambon melakukan kelonggaran bagi para pegiat usaha di kota Ambon untuk memicu pertumbuhan ekonomi,  maka hal yang sama pula harus  diperlukan bagi dunia pendidikan. Tentunya memberikan aksi belajar secara tatap muka kepada pelajar di Kota Ambon.

“Hambatan terbesar bagi siswa dan orang tua adalah masalah kuota data dan perangkat seluler dalam mendukung proses belajar daring siswa. Saya kira ini juga harus dipertimbangkan, meskipun harus dibarengi dengan pemberlakuan protocol kesehatan yang ketat,” tandas politis PKS ini.

Aleg PKS ini mengaku, memberikan masukan terkait masalah pendidikan ini patut dipertimbangkan, meskipun demikian  keputusan teknis penyelenggaraan kegiatan belajar tatap muka di sekolah ini perlu dipertimbangan dengan matang.

Ia menjelaskan, dampak pandemi Covid-19 selama ini, telah membuat siswa-siswi  mulai bosan belajar online, sehingga bisa saja dipertimbangkan  proses belajar secara tatap muka di sekolah dengan konsep zonasi.

“Biasa saja  hal ini ditetapkan secara teknis oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 kota Ambon,” urainya.

Pertimbangan lain, kata Wally, saat ini konsep belajar secara daring juga tidak efektif sehingga diperlukan adanya kebijakan zona yang dapat dilakukan.

Apalagi, tambahnya, saat ini tidak ada kluster yang terjadi pada anak sekolah. Kondisi yang dijumpai hanya terjadi kepada orang tua yang kerap berada di luar rumah.

“Ini yang dapat berdampak besar bagi penyebaran keluarga di rumah,  sehingga anak sekolah perlu dilakukan kelonggaran dalam PSBB tahap VIII di Kota Ambon ke depan, terutama  memberikan izin untuk kembali dibuka pembelajaran secara tatap muka,” pinta Wally (BB-ES)