Kemenhub Tambah Satu Kapal Perintis untuk Beroperasi di Maluku
Kementerian Perhubungan [Kemenhub] melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menambah pengadaan satu armada Kapal Perintis untuk beroperasi di Provinsi Maluku.
Kementerian Perhubungan [Kemenhub] melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menambah pengadaan satu armada Kapal Perintis untuk beroperasi di Provinsi Maluku.
Pemerintah Pusat menyetujui Pasar Mardika patut direvitalisasi, hal tersebut berkat ketekunan, keseriusan dan lobi yang dilakukan oleh Pemkot Ambon ke Pempus.
Rencana Pemerintah Pusat menjadikan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) mulai dipertanyakan. Kejelasan program ini disebut makin redup, padahal euphoria masyarakat Maluku menyambut program strategi Nasional ini cukup tinggi.
Kota Ambon bakal memiliki Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum [SPKLU] untuk Electric Vehicle [EV] Charging Mobil Listrik pertama di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP] melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut [Ditjen PRL] kini menggarap proyek percontohan di Provinsi Maluku dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia, untuk mengembangkan konsep ekonomi biru.
Bandar Udara Pattimura Ambon alami peningkatan total pergerakan lalu lintas angkutan udara pada periode tahun 2021.
Menteri Dalam Negeri [Mendagri] Muhammad Tito Karnavian menegaskan, penerapan otonomi daerah memberikan ruang bagi kepala daerah untuk mampu menggali setiap potensi yang dimiliki daerahnya guna mensejahterakan masyarakat.
Anggota DPRD Maluku yang juga Ketua DPW PPP Maluku, Aziz Hentihu menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak delapan unit dan pupuk NPK Plus kepada petani di Dataran Waeapo, Kabupaten Buru, Selasa (28/12/2021).
Anggota Komisi IV DPR RI Ir. H. Abdullah Tuasikal,M.Si menyalurkan bantuan perikanan berupa empat paket sarana perikanan budidaya sistem bioflok senilai Rp 716 juta kepada kelompok masyarakat pembudidaya ikan di Maluku.
Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Salah satu alasan penting dari Perubahan RPJMD 2019-2024 ini karena terjadinya bencana alam dan perubahan kebijakan nasional.