BERITABETA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah agar segera mencairkan dana kepada para korban bencana di pulau Lombok dan Sumbawa Barat. “Pemerintah ini kurang ajar betul. Orang lagi kena bencana malah bikin rumit. Jadi, menurut saya, kasih uang saja sehingga masyarakat juga mencari kesibukan, mereka mau bangun rumah sendiri itu terserah mereka,” tandas Fahri Hamzah di ruang kerjanya, Senayan, Rabu (10/10/18)

Menurut Fahri, berdasarkan perkembangan pemantauan pemulihan dampak gempa  di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga saat ini, dana bantuan untuk para korban terdampak bencana tersebut tak kunjung dicairkan. “Jadi, kita tagih omongan pemerintah yang katanya ‘siap’ dan ‘Akan’ dicairkan, tapi sampai saat ini belum direalisasikan,” tutur Fahri.

Kata Politisi PKS itu, dalam birokrasi normal pun, pencarian proyek lambat. Apalagi menerapkan birokrasi normal di daerah bencana. Bahkan, beber Fahri, korban bisa mendapat dana pencairan dari pemerintah itupun mesti melawati proses yang sangat rumit. Pertama, proses pembangunan hunian, data korban, verifikasi rumah, SK kepala daerah dan buku rekening.

Setelah itu, lanjut dia, bagi-bagi buku rekening, sosialisasi, pilih minat RTG (Risha, kayu atau konvensional), terus kelompok masyarakat (Pokmas), perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencarian, LPJ, rumah selesai. “Bayangkan rakyat itu tunggu uang 10 juta harus proses seperti ini. Pemerintah ini bikin orang lebih susah,” tandasnya.

Fahri menjelaskan, birokrasi dam manajemen yang berjalan adalah birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Sehingga implementasi 6.986 bantuan stimulan menjadi rumah yang sudah dihuni masih nol. “Tahapan terakhir yang kita pantau, baru sebatas penyiapan dokumen,” imbuhnya.

Selain itu, kata Fahri, alokasi bantuan untuk 79.484 buku rekening lainnya (dari data masuk bank dan belum terisi) belum memiliki kepastian nasib, kapan dananya akan cair ke rekening.

Sedangkan, Fahri menuturkan, alokasi untuk 117.979 rumah rusak lainnya (data dari rumah rusak terlapor) atau 99.620 rumah rusak dari data yang terverifikasi, masih belum jelas. Mereka belum memiliki buku rekening, nasibnya pun masih menggantung (BB/ADIS)