Ia mengatakan Inpex Masela Ltd dan Pertamina telah melakukan penandatanganan untuk pipanisasi dari sumur ke darat.

"Jadi kita tidak ragu lagi tinggal POD-nya direvisi dan kalau kita dorong dengan percepatan yang baik maka antara 2027 sampai dengan 2029 itu Masela sudah bisa diproduksi," ungkapnya.

Namun, ada satu persoalan yang sangat riskan terjadi di Pulau Nutsual, Kepulauan Tanimbar. Pulau seluas kurang lebih 27 hektare ini menjadi lokasi pelabuhan kilang LNG Masela.

"Kami marah sekali karena harga tanah di sana itu Rp14.000, bayangkan bapak ibu harga beras di Saumlaki itu Rp18.000 tapi harga tanah di Pulau itu hanya Rp14.000 dan itu sudah inkrah," ungkapnya.

FCT mengaku pihaknya sementara ini berbicara bersama Maki untuk evaluasi ulang dengan BPKP maupun Kejaksaan Agung. Hal ini dilakukan agar bisa direvisi, sehingga diappraisal ulang.

"Bayangkan tanah Angkatan Laut Rp250.000 (per hektar) tidak ada nilai ekonomisnya, PLN pernah beli tanah untuk tiang listrik Rp160.000, tapi ada proyek hampir Rp 300 triliun di depan mata tapi harga tanah cuma Rp14.000. Ini sesuatu yang sangat ironis bagi kita," cetusnya (*)

Editor : Redaksi