“Ini terlihat dengan jelas dari adanya temuan sekaligus laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang penyerapan dana Covid-19 yang tidak maksimal yang kemudian menjadi Dana Sisa Lebih Pada Penggunaan Anggaran (SILPA),” tutur Alkatiri.

Dikatakan, Fraksi Partai Golkar juga meminta kepada Pemkab  Malteng agar segera membayar biaya insentif tenaga medis yang bekerja pada wilayah hukum Malteng.

“Yang ketiga adalah ditemukannya beberapa pekerjaan fisik yang belum sampai 100 persen pekerjaan dan ini berbanding terbalik dengan laporan penyerapan anggaran dan realisasi anggaran yang telah mencapai 100 persen,”ungkap Alkatiri. 

Sedangkan evaluasi yang keempat, tambahnya, terkait rasio pegawai di seluruh dinas dalam lingkup Pemkab Malteng, bahwa masing-masing dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mampu menghitung berapa jumlah pegawai yang ada dalam lingkungan dinasnya, sehingga mengakibatkan anggaran belanja pegawai pada semua dinas menjadi SILPA.

Alkatari mengatakan Fraksi Golkar meminta kepada DPRD Malteng agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Malteng.

Sedangkan yang kelima, Alkatiri menjelaskan Fraksi Golkar menyoroti masalah Pemerintahan Negeri dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD).

“Fraksi Golkar mengharapkan agar proses penyelesaian masalah pemerintahan negeri menjadi pemerintahan yang definitif harus menjadi prioritas utama,”ungkap Alkatiri (*)

Pewarta : Edha Sanaky