BERITABETA.COM, Namlea – Dikecam, bimbingan teknis (Bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru di akhir masa jabatan yang berlangsung di Jakarta dari tanggal 1 – 5 Agustus 2019. Kegiatan ini dinilai hanya  menghambur-hamburkan uang negara.

“Urgensinya Apa? Bimtek untuk Anggota DPRD dilaksanakan diakhir masa jabatan periode lama. Pemborosan anggaran daerah,” kecam Anggota DPRD Buru terpilih periode 2019-2024 dari Partai Gerindra, Moh Rustam Fadli Tukuboya kepada beritabeta.com, Minggu (4/8/2019)

Tanpa tedeng aling-aling, sambil berkelakar kalau dirinya bingung,  Rustam Tukuboya  mengatakan, Bimtek dilaksanakan di akhir masa jabatan, Perjalanan dinas makin sering. “Uang keluar terus di injuritime masa jabatan periode lama. aneh,”sigap Rustam Tukuboya.

Kecemasan  juga datang dari wakil rakyat yang baru terpilih dari Partai Nasdem, Robby Nurlatu. Dengan tegas dia meminta Sekwan, Arman Buton, mempertanggungjawabkan dana Bimtek tersebut karena telah terjadi memboroskan uang negara.

Logikanya, kata Robby Nurlatu, dana bimtek itu disiapkan untuk DPRD periode 2019-2024. “Pak Arman patut bertangung jawab karena bimtek kelas Jakarta itu paling sedikit biaya diatas Rp.300 juta.Kasiang uang rakyat banyak megalir parcuma,”sayangkan Robby.

Robby lebih lanjut menegaskan, Bimtek bagi anggota DPRD itu seperti kuliah tambahan bagi wakil rakyat. Semestinya diprioritaskan bagi dewan periode berikut.

Bila sampai tidak ada Bintek bagi DPRD yang baru di tahun anggaran 2019 ini, kata dia, sebaiknya Bupati segera menarik Arman Buton dari posisinya sebagai Sekwan dan diganti dengan yang lain. “Jika Sekwan tidak mengadakan Bimtek sesuai kebutuhan parlemen, diganti saja Sekwan baru sesuai SK Bupati biar ada suasana Baru di Sekwan,”tegas Robby.

Rustam Tukuboya juga sependapat dengan Robby, wajib Bimtek bagi para wakil rakyat periode berikut. “Sampai 2019 tidak ada Bimtek lagi buat Anggota DPRD Baru, itu pasti ramai di Gedung Rakyat. Sekwan hati-hati loh,”tandas Rustam Tukuboya.

Tokoh masyarakat Buru, Agil Boften juga buka suara dengan mengatakan, negeri ini sudah seperti pelangi yang turun setelah hujan. Kelihatan dari jauh tapi ketika didekati hanya bayangan.

Menyoal bimtek di akhir masa jabatan, kata Agil Boften, itu adalah siasat untuk menguras anggaran.

“Tidak ada gagasan yang masuk akal untuk penggunaan anggaran. Herannya lagi DPRD yang ikut bimtek justru ikut menyetujui. Itu contoh kecil dari sekian banyak program yang hanya menghabiskan anggaran tapi tidak berefek buat masyarakat maupun anggota DPR sendiri,”tandasnya..

Semua yang ditempuh asumsinya hanya satu, bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi. Selebihnya ‘anjing menggongong kafilah tetap berlalu’. Ini program akal-akalan untuk kuras anggaran pembangunan,”kecam Agil Boften.

Ketua LSM Forum Buru Bersatu (Forbes), Kasman Makassar juga ikut mengecam Bimtek diakhir masa jabatan ini. “Sudah saatnya rakyat bertindak. Jangan terus dibohongi,”tanggap Kasman.

Menyikapi hal ini, Kasman Makassar punya ide agar dilakukan pengadilan rakyat. Hanya bentuknya seperti apa, belum dia sampaikan.

“Pengadilan rakyat saja, biar ada dampak sosial dan politik,”pungkas Kasman. (BB-DUL)