BERITABETA.COM, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR-RI Hendrik Lewerissa menyatakan sikap mendukung upaya hukum yang dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara [BUMN] Erick Thohir terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyewaan pesawat Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung [Kejagung].

Anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan [Dapil] Provinsi Maluku itu menegaskan, pelaporan yang dilakukan Erick Thohir itu guna membersihkan oknum di lingkungan BUMN. Menurutnya tersebut sudah tepat.

“Sudah tepat langkah yang diambil oleh Menteri BUMN yang melaporkan adanya dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia. Patut diduga adanya tindak pidana korupsi tersebut terkait pengadaan pesawat. Hal ini didasarkan atas hasil audit BPKP terhadap Garuda," ungkap Hendrik di Jakarta, Rabu (12/01/2022).

Ketua Dewan Pengurus Daerah [DPD] Partai Gerakan Indonesia Raya [Gerindra] Maluku itu menilai, langkah hukum yang diambil Menteri Erick Thohir tersebut sejalan dengan desakan yang selama ini dilakukan Komisi VI DPR-RI.

Hendrik mengaku, dalam sejumlah Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN dan Direksi Garuda, pihaknya mendukung langkah pembenahan yang akan dilakukan, dengan catatan manajemen sebelumnya yang terindikasi korupsi harus dilaporkan ke Kejagung untuk diproses hukum.

“Kondisi yang menimpa Garuda hari ini adalah akibat dari tata kelolah perusahaan Geruda Indonesia yang buruk selama bertahun tahun di masa lalu,” ujarnya.

Dia membeberkan, semua orang akan merinding mengetahui bahwa biaya leasing pesawat-pesawat Garuda lebih mahal 4 kali lipat dari ongkos leasing jenis pesawat yang sama oleh maskapai penerbangan asing.

Cara-cara semacam ini kata dia, bukan lagi maling. Namun perampokan di tubuh Garuda.

"Saya setuju dengan langkah Menteri Erick Thohir, bahwa membenahi Garuda tidak boleh sekali kali membiarkan para koruptor itu bersenang-senang dan tidak tersentuh jeratan hukum,” sambungnya menegaskan.

Ia berharap jajaran Direksi saat ini dapat kooperatif dengan aparatur penegak hukum dalam membongkar masalah dugaan korupsi di tubuh Garuda. Hal itu sebagai wujud dari komitmen manajemen Garuda yang mendukung  transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

“Kondisi Garuda sebagai national flag carrier, maskapai penerbangan nasional mestinya tidak terpuruk seperti saat ini jika dikelolah secara baik. Kondisi yang paradoks ini terasa sangat miris karena perusahaan plat merah bisa kalah bersaing dengan maskapai penerbangan milik swasta,” pungkasnya (*)

  1. Editor : Redaksi