Oleh: Saadiah Uluputty, ST (Anggota DPR RI Komisi V Dapil Maluku)

Hari Tani Nasional yang kita peringati setiap tanggal 24 September selalu menghadirkan ruang refleksi tentang posisi petani dalam bangunan kedaulatan bangsa. Peringatan ini selain sebagai momen seremonial, juga perlu sebagai  panggilan sejarah agar kita tidak melupakan bahwa kekuatan Indonesia bertumpu pada pangan, dan pangan bertumpu pada petani.

Dalam konteks itulah, hilirisasi pertanian menjadi tema yang relevan sekaligus mendesak untuk dibicarakan.

Hilirisasi adalah proses panjang yang menempatkan hasil pertanian tidak berhenti di panen, melainkan berlanjut hingga pengolahan, distribusi, hingga bernilai tambah di pasar.

Jika selama ini petani kerap terjebak dalam lingkaran produksi prime, yakni menanam, memanen, lalu menjual dengan harga rendah, maka hilirisasi menawarkan jalan keluar. Ia menghubungkan petani dengan industri, pasar modern, bahkan ekspor, sehingga petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih adil.

Kita belajar dari sejarah, Maluku pernah menjadi pusat rempah dunia. Cengkih, pala, dan rempah-rempah lainnya tidak hanya menjadi komoditas lokal, melainkan komoditas global yang mengubah peta perdagangan dunia.

Namun, sayangnya, jejak kejayaan itu belum bertransformasi menjadi sistem hilirisasi modern. Petani di Maluku masih berhadapan dengan harga yang fluktuatif, akses pasar terbatas, dan minimnya fasilitas pengolahan.

Maka, ketika Kementerian Pertanian berencana melepas varietas cengkeh hutan di Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah, saya menyambutnya sebagai momentum awal. Namun pelepasan varietas saja tidak cukup tanpa ekosistem hilirisasi yang jelas.

Hilirisasi pertanian tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus ditopang kebijakan lintas sektor.

Pertama, aspek riset dan inovasi. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian harus diperkuat untuk menghasilkan teknologi pasca panen, pengolahan, dan pengemasan yang sesuai kebutuhan lokal.

Kedua, aspek infrastruktur. Jalan produksi, pelabuhan, dan akses transportasi harus dipastikan terhubung dengan sentra-sentra pertanian. Tanpa infrastruktur memadai, produk pertanian akan kehilangan daya saing.

Ketiga, aspek pembiayaan. Hilirisasi memerlukan modal tidak kecil, sementara sebagian besar petani kita adalah usaha kecil bahkan subsisten. Negara harus hadir melalui skema kredit murah, asuransi pertanian, hingga dukungan koperasi tani yang mampu menjadi agregator modal dan pasar.

Keempat, aspek regulasi. Pemerintah harus memastikan adanya perlindungan harga, kebijakan ekspor yang berpihak pada petani lokal, serta penataan rantai distribusi yang tidak dikuasai oleh segelintir kartel.

Dalam konteks Maluku, hilirisasi pertanian menjadi pintu emas untuk membangkitkan ekonomi daerah. Potensi rempah, pala, cengkih, kelapa, dan sagu adalah kekayaan yang belum tergarap optimal. Selama ini, hasil pertanian banyak yang keluar dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah rendah.

Jika dilakukan hilirisasi  misalnya pala menjadi minyak atsiri, cengkih menjadi bahan baku farmasi, kelapa menjadi olahan makanan dan kosmetik, maka Maluku bukan hanya pemasok bahan mentah, tetapi pemain penting dalam rantai nilai global.

Namun saya ingin menegaskan, hilirisasi pertanian bukan semata proyek ekonomi. Ia adalah proyek kebangsaan. Dengan hilirisasi, kita berbicara soal kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi desa, bahkan pengurangan ketimpangan antarwilayah.

Saat petani di Maluku, NTT, Papua, hingga Kalimantan merasakan manfaat dari nilai tambah pertanian, maka pembangunan Indonesia benar-benar berkeadilan.

Tantangannya tentu tidak ringan. Hilirisasi seringkali terbentur pada birokrasi, minimnya koordinasi antar kementerian, dan lemahnya keberpihakan kebijakan.

Sebagai legislator, saya terus menyuarakan agar setiap kebijakan anggaran benar-benar diarahkan untuk memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.

Hari Tani Nasional ini adalah momentum untuk mengingatkan bahwa tanpa keberpihakan nyata, jargon hilirisasi hanya akan berhenti di dokumen perencanaan.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga sangat penting. Koperasi tani, kelompok usaha bersama, hingga inisiatif lokal harus diberi ruang tumbuh. Hilirisasi yang bertumpu pada rakyat akan lebih kokoh daripada hilirisasi yang hanya mengandalkan investasi besar tanpa melibatkan petani.

Hilirisasi sejatinya adalah tentang distribusi keadilan, agar petani sebagai produsen utama tidak lagi menjadi pihak yang paling dirugikan.

Saya percaya, jika hilirisasi pertanian dijalankan dengan serius dan berpihak, Maluku akan bangkit sebagai pusat rempah yang kembali mendunia. Lebih jauh lagi, Indonesia akan berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat atas pangannya sendiri.

Maka, Hari Tani Nasional tahun ini, selain saatnya kita memberi penghormatan kepada petani,  juga saatnya memastikan bahwa kerja-kerja strategis untuk hilirisasi benar-benar dijalankan.

Petani kita layak mendapat lebih dari sekadar janji. Mereka layak mendapat kepastian bahwa jerih payahnya dihargai, hasil panennya bernilai tinggi, dan masa depannya terjamin. Hilirisasi pertanian adalah jawabannya. Kini, tantangan kita bersama adalah memastikan bahwa jalan panjang menuju kedaulatan pangan tidak hanya dirintis, tetapi benar-benar ditapaki dengan kesungguhan.

Selamat Hari Tani Nasional 2025. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk menempatkan petani di posisi yang semestinya: berdiri tegak, bermartabat, dan menjadi pilar utama kedaulatan bangsa (*)