BERITABETA.COM, Ambon – Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI asal Maluku, Mirati Dewaningsih menerima sejumlah aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), terkait bidang yang menjadi tugas  Komite III DPD RI.

Sejumlah aspirasi itu, diterima saat melakukan kunjungan dalam agenda reses, yang berlangsung selama tanggal 13 Desember 2019 hingga 5 Januari 2020 di Kabupaten Malteng.

Melalui rilisnya yang diterima beritabeta.com, Jumat (17/1/2020) anggota  Komite III DPD RI ini mengatakan, dalam sejumlah pertemuan dengan masyarakat, banyak disampaikan persoalan-persoalan di bidang pedidikan dan kesehatan yang menjadi domain Komite III.

Dalam agenda reses yang dilangsungkan di Kabupaten Malteng itu,  dilakukan dengan inventarisasi materi yang meliputi tiga poin penting, masing-masing:

  1. Pengawasan atas pelaksanaan UU No 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolaragaan Nasional.
  2. Pengawasan dan pelaksanaan Undang Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS ), khusus BPJS Kesehatan.
  3. Pengawasan dan pelaksanaan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Berkenaan Dengan Rencana Penghapusan Pelaksanaan Ujian Nasional.

“Dari agenda reses ini, kami mendapat banyak informasi dan data terkait  permasalahan yang terjadi di tengah- tengah masyarakat.  Semua permasalahan hampir sama yaitu terkait pentingnya pemerataan guru dan tenaga medis,”ungkapnya.

Menurutnya, persoalan yang terjadi dan mengemuka saat ini di Kabupaten Malteng adalah terkait  sebaran tenaga medis dan tenaga guru.  Masyarakat banyak mengeluhkan sebaran tenaga guru dan medis itu bertugas di daerah perkotaan ketimbang di desa dan dusun.

“Fakta inilah yang disampaikan oleh masyarkat dan mereka sangat berharap,  agar persoalan ini bisa menjadi dari kami selaku anggota DPD RI,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Miranti, ada juga keluhan masyarakat terkait kenaikan iuran BPJS, sehingga  pihak BPJS juga harus rutin menggelar sosialisasi kepada  masyarakat terkait kenaikan iuarn BPJS dan manfaat BPJS.

“Kita juga harapkan ada kebijakan yang ditempuh pihak BPJS agar terus berkoordinasi dengan pihak RSU,  sebab masyarakat pengguna BPJS juga kadang kesulitan saat berobat,” tandasnya.

Selain masalah BPJS, kata Miranti,  masyarakat juga menyampaikan pendapat terkait dengan rencana penghapusan Ujian Nasional oleh Pemerintah.

“Mereka kurang setuju dengan penghapusan Ujian Nasional.  Menurut mereka, UN harus tetap ada,  namun sistem dan mekanismenya yang harus diperbaiki agar kedepan semua bisa berjalan dengan baik serta pendidikan di Maluku juga dapat berkembangn seperti daerah lainnya,” bebernya.

Menurut Miranti,  masyarakat juga menyampaikan terkait keungulan yang dimiliki siswa dan generasi muda di Maluku.  Generasi muda Maluku mempunyai bakat dan potensi yang  luar biasa,  namun mereka terkendala dengan fasilitas dalam pengembangan bakat di bidang olaraga.

“Jadi mereka berharapa ada perhatian khusus untuk peningkatan kualitas olaraga di Maluku,” jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan  Sekertaris Dinas Pendidikan Provinsi Maluku yang ikut menitipkan harapan kepada anggota DPD RI asal Maluku ini, terkait kurangnya guru olaraga di Provinsi Maluku.

“Atas keluahan dan aspirasi ini akan kita sampaikan dalam agenda koordinasi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, agar ke depan bila ada penerimaan CPNS , maka untuk Maluku harus lebih banyak kuota CPNS formasi guru bidang studi olahraga,” jelasnya.

Hal yang sama juga akan disampaikan ke Pemerintah Pusat terkait sejumlah persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat di Malteng, tentunya  saat berlangsungnya agenda rapat dengar pendapat dengan kemetrian terkait.

Dalam agenda reses yang dilaksanakan di Kabupaten Malteng ini, selain menjaring aspirasi dari masyarakat, istri mantan Bupati Malteng Abdullah Tuasikal ini juga juga menggelar pertemuan dengan sejumlah SKPD terkait di lingkup Pemkab Malteng.

“Sebagai anggota Komite III DPD RI, apa yang kami peroleh berupa aspirasi ini, nantinya akan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah,” pungkasnya (BB-DIO)