BERITABETA.COM, Ambon – Indonesia terdapat 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota (416 kabupaten dan 98 kota). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah punya niat membangun dan memajukan sektor ekonomi agar bertumbuh, sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh rakyat. Namun niat itu belum sepenuhnya terwujud. Banyak kelemahan melatar-belakangi ihwal ini.

Mantan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, Jimmy Pieter Papilaya, mengemukakan beberapa alasan mendasar dalam upaya membangun ekonomi Indonesia termasuk Provinsi Maluku.

Gagasan yang dikemukakannya ini merujuk beberapa ide Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), membangun ekonomi Indoenesia yang handal dan berdampak positif terhadap masyarakat kelas bawah dan  menengah.

Jimmy menjelaskan, isu membangun ekonomi Indonesia dan khususnya Maluku dengan semangat dan konsep enterpreunership saja itu tidak cukup. Alasannya, karena ketidakadilan sosial sudah kronis dalam tatanan kehidupan berbangsa.

“Fakta empirik hanya 1% golongan di republik ini yang menguasai 90% akses modal dan pasar,” ungkap Jimmy Pieter Papilaya saat diwawancarai beritabeta.com melalui telepon seluler, Selasa (23/02/2021), seputar pembangunan ekonomi Indonesia dan Maluku.

Olehnya itu, sociopreneurship atau bisnis yang mengedepankan dampak sosial, diharapkan dapat menjadi pemicu ketersebaran akses ekonomi sehingga masyarakat miskin kota tidak terus-menerus menjadi beban pembangunan.

Dengan begitu, menurut Jimmy, Desa akan menjadi ujung tombak kemandirian ekonomi suatu daerah atau wilayah. Namun ujung-ujungnya hal tersebut berpulang kepada good will dan political will “penguasa daerah”.