Untuk itu, Syaikhan yang juga Direktur Harian Rakyat Maluku ini mempertanyakan kepada Benhur yang juga Ketua DPD PDIP Maluku itu, pemberitaan apa     yang dianggap merugikan dirinya,  kinerjanya di DPRD atau lembaga DPRD, sehingga dia melarang wartawan melakukan tugas jurnalistik di lembaga legislatif itu?

“Persoalan berita  apa sampai  Benhur mengancam wartawan kami. Jika itu soal pemberitaan terkait dengan kinerjanya  DPRD atau terkait lembaga DPRD, maka harus disampaikan, dan kami membuka  ruang klarfikasi atau hak jawab," tagas  Syaikhan.

Menurut Syaikhan, beberapa hari ini Harian Rakyat Maluku, konsisten menurunkan berita terkait dengan  pergantian Ketua DPD PDIP Maluku, Murad Ismail. Terutama, terkait isu antara Mercy Barends atau Benhur Watubun yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua DPD PDIP.

“Beberapa hari lalu, kami juga dilaporkan saat jumpa pers di sekretariat   DPD PDIP, kabarnya Benhur mencari wartawan Harian Rakyat Maluku, bahkan dia sempat mananyakan salah seorang mantan wartawan Harian kami   dan memberikan ancaman yang sama. Tapi kami tidak mengubris karena kami tidak mendengar ancaman itu langsung. Tidak hanya itu, dia juga sempat mengirim pesan ke salah seorang wartawan kami  dengan pesan yang intinya meminta untuk tidak menulis berita yang menyudutkan orang, namun tanpa penjelasan yang detil berita mana,” tegasnya.

Kali ini, lanjut dia, ancaman itu dilakukan langsung didepan   wartawan Rakyat Maluku, sehingga kami cukup menyanyangkan tindakan itu dilakukan  seorang pejabat publik atau wakil rakyat.

Syaikhan menambahkan,   bila  ketersinggungan Benhur Watubun terkait dengan pemberitaan yang berkaitan dengan  DPD PDIP, maka   tidak ada korelasinya dengan kerjasama publikasi antara Harian Rakyat Maluku dan   lembaga DPRD Maluku, sehingga diancam untuk diputus. Sebab, lembaga itu merupakan lembaga publik dan berhubungan dengan 45 anggota DPRD dari partai yang berbeda-beda. Anggarannya pun dari APBD bukan   milik PDIP.

”Sekali lagi, kalau keberatan dengan pemberitaan, tolong disampaikan, kita akan buka ruang untuk klarifikasi. Sebab, setiap pemberitaan terkait dengan DPD PDIP juga dilakukan konfimasi ke yang bersangkutan. Jangan main ancam putus kerjasama di DPRD. Kerjasama di DPRD itu semua wakil rakyat berkepentingan di dalamnya untuk mempublikasikan kinerjanya kepada publik atau ke konstituen mereka. Jadi sekali lagi bukan anggaran PDIP,” tegas Syaikhan.

Editor : Redaksi