BERITABETA.COM, Jakarta  —Hoaks politik semakin meningkat jelang Pemilu 2024. Temuan Masyarakat Antifitnah Indonesia [Mafindo]  sejak Januari hingga September 2022 (1.290 hoaks), hoaks politik paling banyak ditemukan yaitu sebanyak 29,2%.

Perlu melawan hoaks secara kolaboratif, agar tidak menyebar ke masyarakat dan tidak menurunkan kualitas demokrasi. 

Menyikapi hal ini Mafindo, Aliansi Jurnalis Independen [AJI], Asosiasi Media Siber Indonesia [AMSI], dan berbagai kelompok masyarakat sipil berkomitmen berkolaborasi melawan mis/disinformasi pada Pemilu 2024.  

Hal itu diwujudkan dalam penandatanganan yang dilakukan oleh wakil dari organisasi dan komunitas yaitu Mafindo, AJI, AMSI, Perludem dalam acara Indonesia Fact-Checking Summit (IFCS) 2022 di Hotel AOne, Rabu (30/11/2022). Selain itu, penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meneken komitmen yang sama.

Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menyatakan menjelang Pemilu 2024, hoaks politik meningkat. Berkaca pada Pemilu 2014 dan 2019, hoaks merajalela, menyasar penyelenggara pemilu, parpol, kandidat, dan pemilih. Pada 2019, hoaks politik mencapai 52,7 persen.

“Dua Pemilu Presiden plus Pilkada DKI 2017 itu menggambarkan brutalitas produksi hoaks,” katanya.

Septiaji menjelaskan, penyebaran hoaks pada tahun politik perlu diantisipasi secara serius karena terbukti mempengaruhi kesempatan publik untuk menilai kandidat secara jernih.

Selain itu, juga mengurangi peran publik dalam pengawasan pemilu, meningkatkan potensi konflik, mempertajam polarisasi, dan menggerus kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

“Polarisasi politik ini berpotensi menyebabkan konflik hingga bekerasan,” bebernya.