BERITABETA.COM, Jakarta — Kementerian Koperasi [Kemenkop] dan Usaha Kecil dan Menengah [UKM] diminta untuk memprioritaskan program 'Factory Sharing' atau rumah produksi bersama dan stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan di Provinsi Maluku.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa pada Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/02/2023).

Hendrik menjelaskan, Provinsi Maluku yang memiliki wilayah laut sebesar 92,6 persen, sehingga dia meminta Menteri Koperasi dan UKM untuk memasukkan Provinsi Maluku dalam program prioritas tersebut.

Tujuannya kata dia, agar masyarakat Maluku bisa turut merasakan keadilan dari kebijakan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Apalagi provinsi itu memiliki porsi wilayah lautan sampai 92,6% dan memasok 37 persen kebutuhan ikan nasional.

“Bapak bisa bayangkan betapa banyak orang-orang di Maluku menggantungkan hidupnya kepada sektor perikanan. Yang saya mau sampaikan kepada Bapak Menteri adalah kebijakan membangun stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan itu Pak, saya minta Pak, sebagai wakil Maluku saya minta Bapak perhatikan Maluku Pak,” pinta Hendrik Lewerissa.

Wakil rakyat yang terpilih dari Daerah Pemilihan [Dapil] Maluku itu merasa selama ini kebijakan-kebijakan di sektor perikanan dari pemerintah untuk Maluku masih belum memadai.

"Terus terang saja, kebijakan-kebijakan di sektor perikanan itu kami sebagai wakil Maluku merasa justru kami yang paling banyak punya ikan diambil pada negara ini, memberi devisa kepada negara. Tapi kami tidak mendapat perlakuan yang setara atau setimpal atau yang pantas. Dalam kewenangan Bapak sebagai Menteri Koperasi dan UKM, saya minta Pak untuk khusus untuk program strategis ini, Bapak Tolong taruh Maluku dalam pikiran Bapak dan hati Bapak,” ucapnya.

Ketua DPD Partai Gerindra Maluku ini berharap, Kementerian Koperasi dan UKM untuk juga memperhatikan wilayah Timur seperti Papua dan Maluku.

Ia membeberkan, sudah ada tiga buah rumah produksi bersama yang dibangun kementerian terkait yakni di Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan di Nusa Tenggara Timur, namun ia mengaku tidak melihat ada satupun dibangun di kawasan Papua atau Maluku. 

"Saya memohon juga kepada Bapak Menteri, tolong kebijakan pemerataan ini juga ada dalam hati dan pikiran bapak, bapak tambah satu lagi rumah produksi atau factory sharing itu di Maluku Pak. Jadi kita bisa merasakan keadilan dari kebijakan Kementerian Koperasi UKM,” pungkasnya. (*)

Editor : Redaksi