Pertanyaannya apakah LIN ini bakal menyelesaikan problem kemiskinan, dan ketimpangan di wilayah LIN? Atau, malah kian memperparah.

Penulis mencoba mencermati aneka kebijakan pemerintah dalam tahun 2020. Semenjak pemerintah mengesahkan UU No 11/2021 tentang Cipta Kerja pemerintah mulai melahirkan ragam kebijakan turunannya.  Kebijakan turunan itu adalah: pertama, PP No 27 Tahun 2021 tentang : Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Ada berbagai poin penting di dalamnya (i) Perubahan Zona inti di kawasan konservasi menjadi kawasan Strategi Nasional (Pasal 2 sampai Pasal 7), Padahal Indonesia telah menetapkana kawawan konservasi laut 20 Juta hektar; (iii) Membolehkan penggunaan alat tangkap dilarang; jaring Hela (Pukat Hela) (Pasal 116). Sebelumnya dilarang; (iii) Membolehkan transipment  ikan di tengah laut (Pasal 115b, 118); (iv) Impor kapal ikan (Pasal 124).

Berpotensi mematikan industri perkapalan dalam negeri dan masuknya kembali kapal ikan asing dengan modus imporn dan (v) Membuka kran impor ikan (pasal 282-283) dan impor garam (Pasal 284). Pastinya mengancam lehidupan nelayan tradisional dan petambak garam. Padahal sudah ada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudiaya Ikan dan Petambak Garam, No. 7/2016. Kedua, Permen KP No 22/2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI. 

Berlaku di perairan laut maupun darat. Ini menunjukkan bentuk sentralisasi pengelolaan perikanan dan mengamputasi kewenangan pemerintah daerah. Jika dicermati penetapan lembaga ini langsung pemerintah pusat (KKP).

Nelayan Kecil

Ketiga, pemerintah pun sekarang telah menyiapkan draft Permen KP tentang tatacara pemanfaatan sumberdaya ikan di WPPNRI dengan sistem kontrak.

Sejatinya ini adalah sistem kuota. Pastinya wilayah LIN juga kena aturan kontrak. Lantas kalau semua WPPNRI di Republik ini dikontrakan, lantas nelayan tradiisional/skala kecil mau menangkap ikan di mana?  Intinya sistem kontrak WPPNRI ini sejatinya sistem kuota. Ironisnya lagi perusahan asing boleh mengotrak WPPNRI.

Berbagai fakta riset yang penulis temukan sistem semacam ini jauh panggang dari api menyejahterakan nelayan. Ragam penelitian melaporkan bahwa instrumen ITQ (model kontak WPPNRI), megakibatkan lemah dan  runtuhnya perikanan skala kecil (Chambers and Carothers 2017; Hoefnagel dan de Vos 2017; Pinkerton dan Davis 2015).

Berbagai faktanya terjadi di Alaska, Australia Tenggara dan Selandia Baru, perikanan Lobster di Tasmani serta Cod di Norwegia (Olson 2011). Bagimana dengan LIN jika model kontrak WPPNRI ini?

Penulis yakin nasibnya tak berbeda jauh dengan fakta-fakta di atas. Secara ekonomi politik, inilah bentuk kebijakan neoliberalisme dalam bidang perikanan tangkap. Alias privatisasi kelautan dan sumberdaya perikanan.