BERITABETA.COM, Bula — Selama puluhan tahun, Kecamatan Kilmury di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku masih menjadi daerah terisolir di kabupaten penghasil minyak bumi itu.

Anggota Komisi VIII DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, F. Alimudin Kolatlena ditemui wartawan dalam sela-sela kunjungan kerja bersama tim Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) di SBT, Selasa pekan lalu mengungkapkan, Kilmury sudah menjadi problem bersama.

Kolatlena menerangkan, saat menjadi anggota DPRD Maluku periode 2019-2024 lalu, dia sering menyuarakan tentang kondisi Kecamatan Kilmury yang jauh dari perhatian pemerintah.

"Soal Kilmury memang soal kita semua, Kilmury itu waktu masih jadi anggota DPRD provinsi pun kita sering menyuarakan soal Kilmury, tapi kita juga tahu bagaimana batas-batas kewenangan legaslatif, yang paling terakhir kan ada tidak kemauan dari pemerintah," ungkap F. Alimudin Kolatlena.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini membeberkan, dalam rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia beberapa waktu lalu, dia juga menyuarakan kondisi Kecamatan Kilmury.

Dalam rapat yang membicarakan tentang kekerasan terhadap anak, dia menyebut fakta-fakta di Kilmury sebagai contoh kasus, dimana ada kekerasan terhadap anak-anak dalam bentuk fisik, mental maupun psikis.

"Kontens rapat pada saat itu memang soal perhatian kepada perlindungan anak dan perempuan. Tapi kasus Kilmury kita angkat sebagai contoh, bahwa kalau kita mau peduli tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia bukan hanya kekerasan seksual dan kekerasan fisik, tapi ada kekerasan dalam bentuk mental dan psikologis," bebernya.

Dia menguraikan, selain ketertinggalan dari sisi aksessibilitas, pembangunan infrastruktur dan lain-lain, ada juga kekerasan terhadap anak-anak dari sisi mental.

Dimana, beberapa kejadian yang terjadi memperlihatkan bahwa anak-anak diancam oleh derasnya air sungai saat pergi ke sekolah, dengan potensi buaya di dalam sungai-sungai yang ada di wilayah itu.

"Yang terjadi di Kilmury, selain ketertinggalan dari sisi aksebilitas, pembangunan dan lain-lain, itu juga kekerasan terhadap anak-anak dari sisi mental, fisik dan psikisnya. Dimana anak-anak menyebrang sungai setiap saat, diancam oleh derasnya air sungai, potensi biaya juga ada. Itu kekerasan yang ada di depan kita," urainya.

Mantan anggota DPRD SBT ini sangat optimis pada lima tahun kedepan akan ada sentuhan pembangunan di Kecamatan Kilmury.

Menurutnya, optimisme ini didasarkan pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka), Pemerintahan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath selaku Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemerintahan Fachri Husni Alkatiri-Muhammad Mifta Thoha Rumarey Wattimena (Vitho) selaku Bupati dan Wakil Bupati SBT.

Hal tersebut ditambah lagi dengan keberadaan F. Alimudin Kolatlena selaku putera SBT yang duduk di DPR-RI serta 25 anggota DPRD SBT dan 3 DPRD Provinsi Maluku.

"Dan ada kita juga di DPR-RI, teman-teman di Kabupaten SBT ada 25 anggota DPRD dan 3 di provinsi. Saya kira kalau kekuatan ini bisa kita kelola dengan baik, bersinergi dengan baik, maka saya punya keyakinan Kimury dan SBT lima tahun kedepan ada sentuhan pembangunan. Saya meyakini itu," pungkasnya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi