BERITABETA.COM, Ambon – Upaya peningkatan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat  Maluku, kini terus menjadi wacana yang menarik dibahas berbagai kalangan di sejumlah kesempatan.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Mercy Ch. Barends menilai konsep e-government (electronic government) atau penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah,  sudah saatnya  diterapkan sebagai satu diantara upaya untuk menciptakan kualitas pelayanan pemerintah kepada publik yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan ekonomi  masyarakat.

“Pemerintah daerah sudah harus merubah sistem pengelolaan dan pelayanan kepada publik dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. e-government menjadi sebuah kebutuhan yang vital dalam aspek pelayanan kepada public. Kita mau bicara bagian kecil saja dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi,  tapi jika sistemnya tidak mendukung maka itu sangat percuma,” kata Mercy Ch. Barends kepada beritabeta.com usai menjadi pembicara dalam seminar sehari bertema” Pemberdayaan Ekomoni Mikro Dalam Memperkuat Ekonomi Keluarga,” di Ambon, Selasa (22/1/2019).

Anggota Komisi VII DPR RI berpendapat,  dengan diberlakukannya sistem pemerintahan dengan pendekatan  e-government, maka tentunya akan berpengaruh langsung terhadap semua aspek yang kini menjadi hambatan. Misalnya, saja data yang terintegrasi dengan baik, kemudian pola-pola pengelolaan yang transparan, ini yang menjadi satu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini.

Mercy menjelaskan, dengan masih menggunakan pola konvensional dalam pengelolaan pemerintah, tentunya akan menimbulkan budaya nepotisme yang sangat kental. Dia mencontohkan dalam hal penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat, saat ini di Maluku prosesnya masih menggunakan pengajuan proposal atau dokumen yang bersifat hard copy. Hasilnya, kata dia, tentunya akan tidak maksimal. Dan pastinya akan ada peluang nepotisme disana.

“Saat ini pendekatannya sudah harus lebih smart. Akuntabilitas, kualitas, transparansi dan control harus terjaga, maka apa yang disebut good governance, dapat tercapai dengan maksimal” jelasnya.

Ia mencontohkan, jika ada kelompok masyarakat yang ingin mengakses bantuan dari pemerintah, mereka tidak perlu lagi bersusah payah, tinggal dengan cara menggunakan teknologi, pengajuan usulan berupa proposal ini dilayangkan dengan menggunakan prangkat teknologi.  Dan semua informasi itu dapat diakses public luas.

Akibat sistem pengelolaan pemerintahan yang masih konvensional saat ini, kata Mercy, dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kecil masih saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masyarakat kecil, lanjut Mercy, tidak harus semata diajarkan untuk mengetahui soal entrepreneurship, tapi lebih dari itu harus pula diajarkan untuk dekat dengan teknologi, sehingga semua akses informasi baik itu dari pemerintah maupun terkait akses pasar komoditas yang akan diusahakan dapat diketahui oleh masyarakat.

“Sistemnya harus didekonstruksi ulang. Masyarakat harus survive di lingkungan mereka yang sangat kapitalis ini. Gimana caranya jika ada korporat besar yang masuk, apa yang harus dilakukan masayrakat kecil. Ini yang harus dipikirkan. Jika tidak, pola dan kebiasaan lama akan terus berlangsung. Jadi hanya sekedar masuk memberikan bantuan, fisik 100 persen tuntas, program selesai, dan selesai pula semuanya,”tandas srikandi Maluku di Senayan ini.

Mercy menambahkan, akibat dari masih menggunakan pola dan sistem yang konvensional saat ini, maka yang sering dijumpai adalah, banyak dari masyarakat kecil (petani) selalu dikorbankan.  Mereka mengusahakan komoditas yang mengikuti tuntutan pasar, bukan sesuai dengan potensi yang terkandung. Dan yang terjadi,  petani  atau masyarakat lokal hanya menjadi bagian dari pekerja di sejumlah perusahaan yang berinvestasi di daerah ini.

“Mereka minim pengetahuan, tidak mengetahui informasi dan teknologi, maka yang terjadi adalah selalu menjadi pekerja di daerah sendiri,” tandasnya (BB-DIO)