Harapan besar tentu tertuju pada pemerintah yang baru. Pemerintah memiliki kesempatan untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat kecil. Dalam hal ini, nelayan tradisional harus mendapatkan perhatian khusus.

Pemberdayaan nelayan lokal harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan maritim, bukan hanya sebagai bagian dari janji politik semata, melainkan sebagai komitmen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah untuk memberdayakan nelayan lokal antara lain adalah dengan memberikan akses yang lebih baik kepada teknologi yang mendukung aktivitas perikanan mereka. Banyak nelayan tradisional yang masih menggunakan metode-metode penangkapan ikan yang konvensional dan tidak efisien.

Pemberian akses kepada teknologi yang lebih modern dan ramah lingkungan akan membantu mereka meningkatkan hasil tangkapan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Perhatian terhadap akses pasar bagi nelayan kecil, ini merupakan harapan besar mereka kepada pemerintah. Selama ini, salah satu kendala yang dihadapi oleh nelayan tradisional adalah sulitnya menjual hasil tangkapan mereka dengan harga yang layak.

Sistem distribusi yang tidak merata, ditambah dengan dominasi tengkulak, membuat nelayan sulit mendapatkan keuntungan yang sepadan dengan usaha mereka.

Dalam hal ini, pemerintah harus hadir sebagai fasilitator yang menjamin bahwa nelayan bisa menjual hasil tangkapan mereka dengan harga yang adil dan mendapatkan akses pasar yang lebih luas.

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pelabuhan-pelabuhan ikan yang modern dan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan yang memadai perlu dibangun di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

Ini akan membantu memperlancar distribusi hasil tangkapan nelayan dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Namun, di balik semua upaya pemberdayaan ini, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah keberlanjutan sumber daya laut itu sendiri.