BERITABETA, Ambon – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (Pemkab MBD), tahun ini menerima kuota CPNS sebanyak 250 orang, namun pemkab setempat mengaku masih terbebani dengan keberadaan sebanyak 2.700 tenaga honorer yang hingga kini masih aktif menjalankan tugas.

Hal ini diungkapkan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten MBD, Alfons Siamiloy kepada wartawan di Ambon, Selasa (25/09/18).

Siamiloy menjelaskan, Pemkab MBD awalnya telah mengusulkan sebanyak 400 kuota  kepada  Badan Kepegawain Negara (BKN), namun hanya disetujui sebanyak  250 orang.

“Jatah kita terbanyak  dari 10 kabupaten dan kota lainnya di Maluku. Kami dapat kuota 250 orang CPNS untuk tahun 2018 ini. Dan kami pasti terima karena itu  memang kebutuhan kita,”tandasnya .

Menurutnya, saat ini Pemkab MBD memang telah terjadi kekurangan pegawai di seksi atau sub bagian di beberapa OPD, sesuai dengan  analisa jabatan dan  analisa beban kerja.  Meski demikian, ada  honorer yang memenuhi kriteria persyaratan akan ikut tes online (CAT-red).  “Jika saat tes online tidak lolos,  berarti akan kita  rumahkan ,”tegasnya.

Saat ini, kata dia, Pemkab MBD akan bersikap tegas dan tidak asal terima tenaga honorer lagi. Pasalnya, jika terus menerima tenaga honorer pakai pendekatan manusiawi, maka daerah akan kesulitan dan  tidak akan bisa maju. “Kita sudah mengkalkulasi jumlah honorer saat ini di lingkup Pamkab  MBD terdapat sebanyak 2.700 orang.  Bayangkan saja, honorer sebanyak itu dari sisi anggaran, kita  sudah bisa membangun sebuah kantor bupati,”tandasnya.

Siamiloy menambahkan, jika pada satu SKPD terdapat 100 orang, palingan ada  10 orang yang aktif menjalankan tigus. Sisanya 90 orang, mungkin  hanya duduk-duduk dan tetap  dibayar. (BB/ZALI).