Puluhan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Komite Ambon peduli HAM saat melakukan aksi long march sekitar pukul 07.40  Wit, di Jl. Benteng Kapaha No.88, Uritetu, Sirimau, Kota Ambon. (Foto : beritabeta.com)
Puluhan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Komite Ambon peduli HAM saat melakukan aksi long march sekitar pukul 07.40 Wit, di Jl. Benteng Kapaha No.88, Uritetu, Sirimau, Kota Ambon. (Foto : beritabeta.com)

BERITABETA, Ambon – Aparat kepolisian Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau (Pp) Leasse, menahan dan menginterogasi sekitar 40 mahasiswa asal Papua yang sedang menimba ilmu di Kota Ambon.

Puluhan mahasiswa ini diamankan, Sabtu (1/12/2018), saat  menggelar aksi demo damai  merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Perayaan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.  Sehari sebelum aksi digelar, mereka telah mengirimkan undangan peliputan kepada sejumlah media, yang ditandatangani, ketua Abner Holago.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Komite Ambon peduli HAM ini memulai aksinya sekitar pukul 07.40  Wit, di Jl. Benteng Kapaha No.88, Uritetu, Sirimau, Kota Ambon.

Mereka  rencananya akan melakukan  long march, melewati sejumlah ruas jalan di kota Ambon. Namun saat berada di depan Pos  Lantas Tanah Tinggi,  aksi ini dihentikan aparat,  dengan alasan adanya simbol bendera OPM. Para mahasiswa secara paksa dinaikkan ke dalam truk polisi yang telah terparkir, dan digiring ke Mapolres Ambon untuk diinterogasi dan diambil identitasnya.

Dalam aksi itu, para mahasiswa membawa sejumlah pamflet, yang bertuliskan,  Tutup Freeport, BP,LNG  MIFEE dan semua perusahaan asing di  seluruh tanah Papua,  yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua Barat, segera ditutup.

Belanda dan PBB bertanggung jawab atas penjajahan West Papua dan memberikan hak penentuan nasib sendiri  bagi West Papua.

PBB   diminta bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri,  pelurusan sejarah dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua.

Salah satu pamflet yang dibawa juga   menuliskan permintaan agar “Stop Memukul Mahasiswa”.

Sedangkan dalam  pernyataan sikapnya,  para mahasiswa  meminta agar Belanda harus bertanggung jawab untuk menuntaskan proses Dekolonisasi West Papua seperti yang telah dijanjikan.

PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan  demokratis dalam  proses  penentuan  nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua.

Mereka meminta agar diberikan kebebasan  dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

Selain itu,  mahasiswa Papua juga mendesak agar  militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik  ditarik dari seluruh tanah Papua.

“Demikian juga kebebasan  informasi,  berekspresi,  berorganisasi dan berpendapat bagi Bangsa West Papua harus dibuka Iebar dan dijamin,  serta membuka  ruang bagi jurnalis internasional di West Papua,”pinta mereka.

Para mahasiswa juga menyatakan dukungannya atas keanggotaan ULMWP di Melanesia Spearhead Group (MSG) dan Pasific Island Forum.

Mereka  menganjurkan  rakyat Indonesia yang bermukim di tanah West Papua untuk ikut mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada komentar resmi dari pihak kepolisian, atas penahanan tersebut. (BB-DIA)