BERITABETA.COM, Jakarta — Sebagai upaya untuk mempermudah akses masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan [3 TP], Kementerian Perhubungan [Kemenhub] Republik Indonesiq [RI] memaksimalkan layanan perintis di Provinsi Maluku.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat [BPTD] Wilayah XXIII Provinsi Maluku Handa Lesmana mengungkapkan, sebagai Unit Pelaksanaan Teknis [UPT] yang berada dibawah Direktorat Jenderal [Ditjen] Perhubungan Darat [Hubdat] memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang transportasi darat yang mudah, aman dan nyaman bagi masyarakat.

Lesmana mengaku, salah satu yang menjadi perhatian dari pihaknya adalah pelayanan perintis kepada masyarakat. Dimana, untuk Provinsi Maluku, layanan yang diberikan subsidi oleh Pemerintah melalui Kemenhub tersebut adalah untuk angkutan bus dan kapal penyeberangan.

“Wilayah Maluku yang merupakan daerah kepulauan memiliki tantangan aksesibilitas yang cukup berat. Untuk itu, Pemerintah memandang perlu memberikan perhatian dalam masalah sarana dan prasarana transporasi khususnya pada moda darat. Karena Kemenhub memberikan pelayanan perintis kepada masyarakat untuk moda bus dan kapal penyeberangan,” ungkap Handa Lesmana dalam keterangannya yang diterima beritabeta.com, Kamis, (29/9/2022).

Dia membeberkan, subsidi operasional perintis pada tahun 2022 ini terdiri dari angkutan jalan 18 trayek dengan rincian dari Ambon - Pulau Seram 7 trayek, Pulau Buru 5 trayek, Kabupaten Maluku Tenggara 1 trayek dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar 5 trayek. 

"Sementara untuk angkutan penyeberangan tahun 2022 ini ada 58 trayek, yang terdiri dari 52 trayek dalam provinsi dan 6 trayek antar provinsi," bebernya.

Ia menandaskan, untuk bus dilayani oleh Damri. Sementara untuk kapal penyeberangan dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan enam kapal yang mendapatkan subsidi yang tersebar cukup merata ke pulau-pulau di Maluku dan sekitarnya.

Kapal tersebut yakni, KMP Badaleon dari perusahaan PD Panca Karya untuk lintasan Namlea - Teluk Bara - Sanana, KMP Tatihu dari perusahaan PD Panca Karya untuk lintasan Wahai - Waigama - Sorong, KMP Tanjung Sole dari perusahaan PD Panca Karya untuk lintasan Namlea - Manipa - Buano - Waisala.

Kemudian KMP Egron dari perusahaan Kalwedo Kidabela untuk lintasan Saumlaki - Seira - Wunlah - Larat - Yaru - Momar, KMP Tanjung Kabat perusahaan dari PT Bipolo Gidin lintasan Galala - Ambalau - Wamsisi - Namrole - Leksula - Tifu - Nanali dan KMP Lorry Amar dari perusahaan PD Panca Karya untuk lintasan Tual - Teor - Kesui - Gorom - Geser - Air Nanang - Ambon.

“Kedepannya kita akan usulkan untuk lebih banyak lagi lintasan kapal penyeberangan yang akan mendapatkan subsidi. Dari evaluasi kami, layanan Damri sudah cukup menjangkau daerah-daerah pelosok. Tahun depan kami akan mencoba menambah kepada layanan perintis kapal penyeberangan. Hal ini disebabkan daerah kami merupakan wilayah kepulauan,” pungkasnya. (*)

Editor : Redaksi