Sementara di Kantornya, Kuasa Usaha CV Rufani Papua, Salahudin Lating tidak berada di tempat. Hanya terlihat beberapa karyawan yang bertelanjang badan lagi ngobrol sambil lesehan di lantai.

Dihubungi lewat telepon berulang kali, namun tidak pernah diangkat Salahudin Lating.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini dari sumber terpercaya menyebutkan, proyek hotmix dalam kota Namlea ini total sepanjang 2,8 kilometer dan tersebar di lima titik.

Lelang proyek mulai diumumkan ke publik tanggal 7 Februari  2022 lalu dengan  nilai OE sebesar Rp.9,7 miliar dan harga terkoreksi Rp.9,4 miliar. Proyek itu didanai DAK reguler TA 2022.

Penjabat Bupati Buiru, Djalaludin Salampessy pernah mengeluarkan surat edaran tanggal 13 Juni lalu untuk menghentikan proyek ABPD TA 2022, namun khusus untuk proyek DAK tidak dihentikan.

Tapi faktanya, CV Rufani Papua tidak beraktifitas di lapangan. Konon kabarnya, dari awal tender proyek, sudah terindikasi dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sehingga banyak perusahan yang mendaftar di lelang proyek itu telah memilih mundur.

Sedangkan nama  CV Rufani Papua tidak ada dalam 14 nama perusahan yang mengikuti lelang. Karena tidak ada yang mengajukan dokumen penawaran, maka lelang proyek itu dinyatakan "gagal tender".

Kemudian di kalangan para kontraktor beredar  nama Putri Bungsu, perusahan  dari Papua yang nanti akan mengerjakan proyek itu.

"Karena PT Putri Bungsu masih di-black list dalam kasus proyek di Balai Jalan dan Jembatan Maluku, maka CV Rufani yang dimunculkan sebagai pemenang. Tapi bosnya orang yang sama  Perusahan lain yang sempat mendaftar dan tidak megajukan penawaran sebab ada yang meminta mundur,"papar sumber ini.

Imran Wally juga tidak mau mengomentari dugaan kong kali kong di lelang proyek itu. Ia baru berurusan dengan CV Rufani setelah ULP memenangkan perusahan itu (*)

Pewarta : Abd. Rasyid T