BERITABETA.COM, Ambon – Aksi demonstrasi dilakukan oleh sejumlah warga Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon Provinsi Maluku di depan Kantor Pemerintah Negeri Hutumuri Jumat, (14/01/2022).

Mereka memprotes Raja Negeri Hutumuri Freddy Benjamin Waas, karena dinilai tidak transparan dalam mengelola dana desa [DD] tahun anggaran 2021. Pendemo datang di depan kantor pemerintah negeri Hutumuri dengan mobil pick up dilengkapi alat pengeras suara atau sound system.

Koordinator lapangan dan penanggungjawab aksi Abraham Matuankotta dalam orasinya mengumbar masalah dana desa Hutumuri tahun anggaran 2021 mencapai Rp5 Miliar dikelola tidak transparan oleh Raja dan perangkatnya.

"Selama ini tidak pernah ada proyek yang pelaksanaannya diketahui oleh masyarakat. Laporan realisasi juga sama persis dengan rancangan anggaran biaya," teriak Abraham Matuankotta.

Para pendemo juga menyoroti komposisi struktur pengurus pada lembaga desa berasal dari keluarga Raja Negeri Hutumuri. "Badan Pengurus Desa mati suri. Mereka semua makan gaji buta," kata Abraham.

Dia juga menuding Raja Negeri Freddy Benjamin Waas memegang semua uang Pemerintah Negeri Hutumuri. Sedangkan tugas bendahara hanya di bank saja.

“Selain itu perangkat desa yang jujur dan vokal, semua disingkirkan. Banyak pelaksanaan kegiatan terlambat dari jadwal. Padahal semua anggaran sudah tersedia. Peserta musyawarah desa setiap tahun diikuti orang-orang tertentu saja. ada ap aini?" tanya dia.

Abraham juga menyentil belanja barang/jasa juga dimonopoli oleh Raja Hutumuri. Termasuk BUMDES Negeri Hutumuri hingga kini diklaim oleh pendemo tidak mengalami perkembangan apapun.

"Parahnya, Pemerintah Negeri sangat marah jika ada masyarakat menanyakan terkait anggaran kegiatan atau dana desa. Berarti ada yang tidak beres kan," ketusnya.

Para pendemo juga mencurigai Raja dan perangkat desa/negeri dalam waktu singkat saja membeli mobil dan rumah, dengan biaya ratusan juta rupiah.

"Jika dilihat, sumber penghasilan mereka tidak sepadan dengan apa yang terlihat sebagai pendapatannya. Kami akan usut semua persoalan ini,"ancam Abraham.

Abraham mengklaim sejak 2016 hingga 2021, Pemerintah Negeri Hutumuri tidak pernah melibatkan masyarakat untuk membicarakan terkait program kerja yang nanti direalisasikan dengan menggunakan dana desa.

Terkait ihwal tersebut, Abraham mengatakan pihaknya telah mengumpulkan berbagai bukti untuk melaporkan dugaan korupsi terhadap pengelolaan DD/ADD Negeri Hutumuri ke Polda Maluku maupun Kejaksaan Negeri Ambon.

"Banyak program fiktif dan markup anggaran. Kami punya bukti terkait itu. Kami tidak dapat membeberkannya sekarang. Nanti akan kami beberkan saat melaporkan semua masalah ini ke penegak hukum," katanya. (BB)

 

Editor: Redaksi