Mereka memprotes Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Ambon Dian Fris Nalle. dan kawan-kawan yang menghentikan penanganan kasus dugaan tipikor belanja pada Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun anggaran 2020 senilai Rp5,3 miliar, notabenenya merupakan temuan BPK RI.
Ketua Komisariat STKIP Ita Wotu Nusa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia [PMII] ini mengeluhkan masalah tarif angkot untuk siswa/i yang awalnya hanya Rp2.000, secara diam-diam naik menjadi Rp4.000.
Koordinator lapangan dan penanggungjawab aksi Abraham Matuankotta dalam orasinya mengumbar masalah dana desa Hutumuri tahun anggaran 2021 mencapai Rp5 Miliar dikelola tidak transparan oleh Raja dan perangkatnya.
akibat dari keterlambatan pencairan DD tahap tiga tahun 2020, menyebabkan perekonomian di wilayah SBT menjadi terpuruk, akibat minimnya perputaran uang di tengah masyarakat bumi Ita Wotu Nusa tersebut.
Aksi demonstrasi yang didalangi sejumlah oknum yang mengatasnamakan perwakilan Indonesia Timur, termasuk mengatasnamakan Maluku itu, berkaitan dengan kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shibab, ke tanah air. Hal ini jangan sampai merusak tatanan hidup yang ada saat ini.
Usai melakukan pengamanan unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Baharudin Djafar menemui warga yang tinggal di sekitaran kampus Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Selasa (13/10/2020).
Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Taniwel Raya (ANTARA), menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemerintah mencabut rekomendasi PT Gunung Makmur Indah, salah satu perusahaan marmer yang beroperasi, di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Saya melihat mahasiswa akan lebih bersifat kreatif untuk melakukan pergerakan ketika kondisi atau suasana di sekitarnya mengalami kerumitan, terdapat banyak masalah yang di hadapi yang tidak kunjung terselesaikan.
BERITABETA.COM, Ambon – Ratusan mahasiswa yang berasal dari tiga perguruan tinggi masing-masing, Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Universitas Darussalam (Unidar) Ambon dan STIA Alaska Ambon, Senin (30/9/2019) menggelar aksi demo di Kantor DPRD Maluku. Aksi protes ini digelar sejak pukul 10.00 WIT dengan agenda menuntut DPR RI segera mencabut draft RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pemasyarakatan, […]