BERITABETA.COM, Masohi – Bupati Maluku Tengah (Malteng) Zulkarnain Awat Amir menyampaikan sejumlah masalah pendidikan yang dihadapi di kabupaten yang dipimpinnya, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Sejumlah masalah tersebut disampaikan dalam zoom meeting bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Syaifudin, Direktur Inovasi Sri Rejeki Widuri dan Direktur SEAMEO SEAMOLEC, Cahya Kusuma Ratih di malam perayaan HUT Kota Masohi

Bupati Malteng moment  tersebut bersama sejumlah pejabat  di kawasan Ina Marina Masohi, pada Senin, (03/11/2025).

Zulkarnain mengaku Pemkab Malteng saat ini terus berusaha  menghadirkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat di Maluku Tengah termasuk anak-anak sekolah di daerah pegunungan dan juga di kepulauan.

Zulkarnain memaparkan pemerintah yang dipimpinnya mengusung tiga visi yang berkaitan dengan pendidikan.

Salah satunya, membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan terampil untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan bergaya saing serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Zulkarnain mengatakan tantangan terbesar hari ini adalah,  Kabupaten Maluku Tengah memiliki rentang kendali yang cukup luas dengan luas lautan 95 % dan luas daratan 4% lebih.

Kondisi ini membuat distribusi tenaga guru di wilayah 3T belum merata, sehingga  berpengaruh pada kualitas pembelajaran yang belum sesuai dengan kebutuhan anak pelajar dan juga pelatihan guru dan akses internet yang sangat terbatas.

Saat ini Pemkab Malteng terus berupaya dengan mencari solusi agar sebanyak 47.000 anak pelajar yang tersebar di 395 Sekolah Dasar dan 45 Madrasah bisa mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu.

“Langkah-langkah inovatif, responsif dan humanis diambil untuk menjawab tantangan tersebut. Beberapa diantaranya adalah membuka akses digital di daerah 3T melalui Starlink. Sudah 30 unit Starlink yang disalurkan ke sekolah-sekolah dan kami masih butuh bantuan pemerintah pusat untuk lebih maksimal lagi," ungkap Zulkarnain.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mu'ti menyampaikan apresiasi terselenggaranya zoom meeting tersebut.

Ia menegaskan, teknolologj sangat bermanfaat dalam mengatasi keterbatasan geografis, domisili.

Abdul Mu'ti  menegaskan, Kementrian yang dipimpinnya akan terus bersama  mitra strategis memperluas pelatihan kompetensi guru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

"Sesuai dengan yang Pak Bupati sampaikan bahwa guru harus meningkatkan kompetensi, kami sudah membuat kebijakan bahwa dalam satu minggu ada satu hari belajar guru dimana pada hari itu guru tidak harus mengajar tetapi memanfaatkan waktu untuk belajar," tukas Menteri Abdul Mu'ti.

Mu'ti juga mengharapkan kepada masyarakat agar ikut membantu meningkatkan semangat anak untuk belajar bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah bahkan di kebun sekalipun.

"Dengan partisipasi semesta dan dukungan semua pihak, kami berharap akan memberikan manfaat dan motivasi yang besar kepada anak-anak untuk belajar agar dapat mencapai cita-cita yang diinginkan," ungkap Mu'ti.

Apresiasi juga disampaikan Mu'ti kepada guru yang secara domisili sulit dijangkau namun tetap mendedikasikan dirinya untuk kepentingan pendidikan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Mu'ti juga menyapa anak-anak sekolah di daerah 3T melalui video zoom.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian juga mengatakan Komisi X DPR RI ingin ikut serta dalam upaya memeratakan pendidikan dimana digitalisasi dan inovasi menjadi kunci mengingat keterbatasan akses di daerah 3T.

Hetifah menjelaskan Komisi X DPR RI baru menyelesaikan Panja Pendidikan di daerah 3T dan daerah marginal, dan masa sidang Komisi X menghasilkan beberapa rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Antaranya mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan dasar di daerah-daerah 3T ini secara terintegrasi dan layak termasuk ruang perpustakaan, laboratorium, akses terhadap listrik, air bersih dan akses internet.

Hetifah juga mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama agar guru Non ASN bisa dibiayai oleh Dana BOS maupun anggaran dari pemerintah daerah.

"Dan kalau bisa memadukannya dengan program relawan pendidikan dengan dukungan fasilitas baik dari pemerintah, lembaga-lembaga donor maupun masyarakat,”ungkapnya.

Politisi Golkar ini juga mengatakan Komisi X akan berupaya agar alokasi anggaran untuk daerah kepulauan, daerah 3T dan daerah termarginal perlu diperkuat dan anggaran bisa tepar guna dan tepat sasaran (*)

Pewarta : Edha Sanaky