BERITABETA.COM, Bula - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) belum juga berjalan. Tim anggaran Pemerintah Kabupaten SBT yang dipimpin Drs. Jafar Kwairumaratu mengaku keterlambatan realisasi APBD akibat surat keputusan (SK) Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Perubahan ditujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum ditandatangani.

Pengakuan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar DPRD SBT Selasa, (13/7 /2021) itu, membuat sejumlah anggota legislatif menjadi berang. Sejumlah DPRD setempat ramai-ramai 'menyemprot' tim anggaran Pemkab SBT, karena dinilai bekerja tidak maksimal.

Anggota Komisi A DPRD SBT, Munawir Kubal dalam rapat tersebut menilai kinerja Tim Anggaran Pemkab  SBT tidak sesuai yang disampaikan.

Dia mengemukakan, pada September hingga Oktober 2020 lalu DPRD dan Pemkab SBT setelah melaksanakan pengesahan APBD 2021 sesuai amanat perundang-undangan. Namun dalam perjalanan dilakukan refocusing sesuai perintah PMK 17.

"Setelah dilakukan evaluasi semester di tiap-tiap komisi, terutama di komisi A. Kita temukan seluruh OPD menyampaikan pengesahan atas APBD refocusing, sampai saat ini juga akibat dari realisasi semester pertama. Itu artinya saya berkesimpulan bahwa tim anggaran pemda ini anggap itu biasa-biasa saja dan tidak punya niat baik untuk daerah ini kedepan" ungkap Munawir Kubal

Masalah ini juga  ikut ditanggapi anggota Komisi C DPRD SBT Hasan Day. Dia mengungkapkan realisasi APBD pada semester pertama masih di bawah standar, kondisi itu lanjut dia sebagai akibat dari ketidakseriusan Pemkab SBT.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu membeberkan, ketertinggalan SBT saat ini karena DPRD dan Pemkab SBT lemah dan tidak peka dalam melihat masalah masyarakat di Kabupaten penghasil minyak bumi itu.

"Sekali lagi keterlambatan ini, tim anggaran pemerintah daerah jangan terlalu main-main soal waktu. Amanah ini terlalu berat untuk kita, jangan terlalu eforia yang berlebihan" tegas Hasan Day.

Dia menilai, keterlambatan realisasi APBD 2021 ini menjadi tolak ukur ketidakmampuan Pemkab SBT dalam mengurusi SBT. Padahal lanjut dia, banyak masyarakat telah menaruh harapan untuk kemajuan daerah ini.

"Marilah kita fokus dan serius mengurus daerah ini, agar rakyat kita bisa sejahtera. Rakyat kita saat ini menderita, keberhasilan kita apabila rakyat senang dan sejahtera. Tapi banyak persoalan yang tidak tuntas ini," tandasnya.

Sementara itu Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Gafar Wara-Wara menegaskan, keterlambatan realisasi APBD 2021 berdampak huruk terhadap perputaran ekonomi di SBT.

Dia menyentil, keterlambatan realisasi APBD yang berulang-ulang terjadi harus menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Sehingga dia mengkhawatirkan keterlambatan pada 2021 ini akan berdampak pada pengembalian anggaran ke kas negara.

"Saya berharap pada realisasi APBD tahun 2021 semester pertama ini, jangan sampai terjadi pengembalian ke kas negara. Kalau pengembalian ke kas negara, yang rugi bukan bapak Ali Tomagola dan Gafar Wara-Wara tapi yang rugi adalah masyarakat" tegasnya (*)

Pewarta : Azis Zubaedi