Ia mencontohkan, di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nelayan tradisional dengan keras menolak kebijakan ini karena telah mengalami penurunan hasil tangkapan akibat sedimentasi dan kerusakan ekosistem.

"Air laut jadi keruh, ikan kabur, hasil tangkapan nelayan turun drastis. Ini sangat merugikan para nelayan nelayan yang terkena dampak pengerukkan pasir laut," ungkap Saadiah.

Anggota DPR Indonesia Timur ini menyoroti bahwa alih-alih berfokus pada ekspor yang menguntungkan segelintir pihak, pemerintah seharusnya memprioritaskan rehabilitasi lingkungan pesisir dan laut.

Kerusakan yang disebabkan oleh ekspor pasir laut di masa lalu, seperti yang terjadi pada Pulau Nipa yang hampir tenggelam, harus menjadi pelajaran bahwa ekosistem laut sangat rentan terhadap eksploitasi.

“Pemerintah harus segera meninjau kembali kebijakan ini dan menghentikan semua rencana ekspor pasir laut. Kita butuh kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, bukan kebijakan yang memperburuk kerusakan alam,” tutup Saadiah Uluputty (*)

Editor : Redaksi beritabeta.com