Untuk itu, kata dia,  SKK Migas bersama KKKS berharap Pemerintah Daerah Provinsi Maluku serta pemangku kepentingan lain dapat terus memberikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan hulu migas di Provinsi Maluku.

“Kami menyadari Peran Pemerintah Daerah dan BUMD pada pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas akan sangat signifikan melalui Participating Interest 10% oleh BUMD sehingga manfaat secara ekonomi bagi daerah akan semakin besar,” tandasnya.

Arief juga menyampankan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari pihak Pemerintah Provinsi Maluku sehingga kegiatan usaha Hulu Migas di area Maluku dapat berjalan lancar dan tidak mengalami kendala yang berarti dan memberikan kenyamana bagi investor untuk melaksanakan bisnis.

Sementara Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam kesempatan itu juga menyampaikan rasa optimisnya bahwa dengan diluncurkannya program 500 MW ini, selain akan menjadikan Provinsi Maluku sebagai negeri yang terang benderang, juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi secara kongkrit kepada seluruh masyarakat Maluku, hingga akhirnya Provinsi Maluku terlepas dari kemiskinan.

“Pemanfaatan gas bumi nasional akan mendorong efisiensi produksi energi listrik, yang secara nyata akan mampu menjadi pendorong perekonomian Provinsi Maluku dengan ketersediaan energi listrik yang bersaing dan berkelanjutan,” pungkas Murad (BB-DIO)