BERITABETA.COM, Ambon – Sejumlah stakeholder penting di Provinsi Maluku, mangajak masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu-isu separatisme yang sengaja dimainkan orang-orang tidak bertanggungjawab. Karena tindakan tersebut, hanya wujud adudomba dan ingin memecabelah masyarakat di Bumi Raja-Raja.

Para pemangku kepentingan ini yakni, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, Pdt. Dr. John Ruhulessin, Direktur Ambon Reconciliation Mediation Center (ARMC) IAIN Ambon, Dr. Abidin Wakano, Rektor Unpatti Ambon, Prof. Dr. M. J Sapteno, dan mahasiswa Program Doktor UKIM, M. Asrul Pattimahu.

Pendeta John Ruhulessin mengatakan, di tengah proses politik saat ini, ideologi yang keras dan radikal, seperti paham-paham merdeka tidak perlu untuk didengar. Saat ini, kata dia, masyarakat harus cerdas agar bisa menyaring berbagai paham yang menyesatkan dan bersifat memecahbelah bangsa.

“Kita harus hati-hati dengan paham politik semacam ini. Kita juga mesti menyadari bahwa NKRI adalah final. Olehnya, kita harus menyeleksi dengan benar berbagai paham ideologi yang didengar atau diterima. Apalagi di tengah-tengah perkembangan medsos yang luar biasa saat ini,” pesan Mantan Ketua Sinode Maluku ini.

Tugas seluruh elemen saat ini, kata John, yakni bagaimana bisa menopang seluruh upaya pemerintah dan bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tentu saja, menurut dia, sebagai sebuah proses bernegara, bermasyarakat dan berbangsa, perwujudan keadilan itu membutuhkan waktu.

“Untuk itu mari bersama menyatukan semangat dan kebersamaan guna membangun Maluku dalam bingkai NKRI. Semua orang pasti berjuang untuk keadilan. Semua orang berharap agar Maluku juga mendapat perhatian dari pemerintah. Dan, saya rasa, proses itu sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini,” kata Ketua PMI Maluku ini.

Bagi John, lewat dukungan masyarakat untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara dalam bingkai ke-Maluku-an dan NKRI, maka realisasi program pemerintah pusat seperti Lumbung Ikan Nasional (‌LIN) menjadi lebih mudah dan cepat.

“Kita berharap lumbung ikan nasional cepat berproses untuk membangun keadilan di tengah masyarakat, untuk membebaskan Maluku dari kemiskinan. Mari satu padu membangun Maluku dalam bingkai persatuan,” ajaknya.

Sementara itu, Abidin Wakano menjelaskan, budaya masyarakat untuk saling menjatuhkan sudah waktunya ditanggalkan dan sebaliknya harus saling merangkul.

“Kita transformasi dari budaya kewel (sombong) pada budaya kerja. Budaya antinel kepada budaya wirausaha. Sisi lain, kita lebih banyak bermain di ranah politik kekuasaan, sehingga abai terhadap politik kesejahteraan. Saya rasa, saatnya masyarakat Maluku baku kele (saling rangkul) untuk maju ke depan,” pesan Wakano.

Senada Lucky Wattimury mengatakan, masyarakat harus saling bahu-membahu dalam mendukung pemerintah daerah. Artinya, harus mendukung seluruh kebijakan untuk sebaliknya bisa mendapatkan ruang-ruang besar. Dengan begitu, perhatian termasuk anggaran dari pusat bisa teralokasi dengan baik kepada Maluku dan sebelas kabupaten/kota-nya.

Ia menjelaskan, seluruh kebijakan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat dapat berjalan dengan baik, bila keamanan dan ketertiban terjaga.

“Bantu TNI dan Polri, karena tugas menjaga keamanan, bukan saja tugas TNI dan Polri, tapi seluruh masyarakat. Saling mendukung untuk membangun Maluku. Sebab, keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tidak saja mengharapkan pemerintah dan DPRD,” pesan politisi PDI-Perjuangan Maluku ini.

Dia juga mengaku bangga, bila ada aksi kritik dari pemuda dan mahasiswa dalam bentuk demonstrasi. Namun, aksi demo harus tetap dilaksanakan secara baik dan tertib. Sehingga, tidak disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

“Kritik itu sebagai kontrol kebijakan pemerintah. Kontrol terhadap kinerja DPRD maupun gubernur dan bawahannya. Namun, semua harus dilakukan dengan tertib dan sesuai prosedur,” pesan Lucky.

Terpentingnya lagi dari semua itu, sambung dia, seluruh pemuda dan masyarakat harus menjaga persatuan dan kesatuan Maluku dalam bingkai NKRI, serta keluar dari pikiran-pikiran negatif yang orientasinya hanya untuk memecahbelah.

“Maluku adalah bagian dari Indonesia. Indonesia tanpa Maluku, bukanlah Indonesia. Dan situlah posisi Maluku sebagai bagian dari NKRI. Maluku harus keluar dari kemiskinan, Maluku harus keluar dari ketertinggalan pembangunan dan ekonomi. Maluku harus keluar dari masalah pendidikan dan sebagainya sesuai dengan harapan kita bersama,” ujarnya.

Di tempat terpisah juga, Rektor Unpatti Ambon, M. J Sapteno, secara singkat mengajak para akademisi, baik dosen maupun mahasiswa, untuk meningkatkan pengetahuan dan skillnya lebih baik ke depan. Artinya, dosen maupun mahasiswa harus mengembangkan diri untuk menjadi lebih bermakna di masyarakat.

“Bermakna bagi kepentingan pengembangan ilmu, dan bernilai positif untuk keutuhan bangsa dan negara,” ajaknya.

Dosen maupun mahasiswa, kata Rektor, memiliki tanggungjawab moril untuk mencerdaskan serta meningkatkan sumber daya ekonomi masyarakat yang lebih baik di masa mendatang. Terutama dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, mampu menyampaikan informasi ke masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang menyesatkan serta mengganggu kamtibmas.

Sementara Tokoh Muda Maluku, M. Asrul Pattimahu menegaskan, isu separatisme di Maluku adalah susuatu yang sudah usang dan samaskali tidak punya masa depan.

“Separatisme di Maluku yang diwakili oleh RMS dan tidak punya masa depan,” ujar dia.

Karena menurut Asrul, tidak ada figur sentral, kemudian tanpa memiliki basis ideologis dalam hal ide dan gagasan untuk pendirian RMS. Dosen IAIN Ambon ini juga menilai, RMS bukan sebuah ancaman ideologi terhadap NKRI. Karena mereka hanya sampelan-sampelan kecil yang tidak bisa mendirikan suatu negara.

“RMS bukan sebuah ancaman ideologis terhadap NKRI. Mereka hanya kelompok kecil, yang memang faktornya bisa bermacam-macam, tapi kesungguhan untuk mendirikan negara sendiri, saya kira itu bukan sebuah ancaman, karena tidak punya tokoh sentral, dan tidak punya gagasan,” tegas mahasiswa program doktor ini.

Bukan hanya itu, bagi Asrul, RMS adalah organisasi yang tidak punya prospek, tidak punya masa depan. Sudah 75 tahun lebih negara ini merdeka, bahkan harmonisasi orang Maluku dengan Indonesia sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga itu, masyarakat Maluku tidak perlu ada dalam alam pikiran itu.

“75 tahun lebih kita merdeka. Dapat kita lihat dengan tumbuhnya nasionalisme ke Indonesian kita di Maluku. Saya kira ini masalah yang sudah tuntas. Tak perlu lagi masyarakat berpikir untuk membangun negara sendiri. Sudah sudah lama kita bangun harmonis dengan berbagai macam suku dan etnis di Indonesia ini, dan sudah menjadi katu kesatuan yang utuh,” pungkas Asrul. (BB-TAN)