BERITABETA.COM, Ambon – Kehadiran Wakil Gubernur [Wagub] Maluku Barnabas Nathaniel Orno, di Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat [SBB], dalam rangka membuka  Jambore Pecinta Alam tingkat Provinsi Maluku ke -23 Tahun 2021 kini mengisahkan tanda tanya.

Hal ini terkait ketidakhadiran Bupati Kabupaten SBB Timotius Akerina dalam event tingkat provinsi yang dihelat pada, Minggu (28/11/2021).

Pemerhati Sosial Muhammad Ali Suneth menilai ketidakhadiran Bupati SBB menjadi preseden buruk terhadap masyarakat Negeri Luhu bahkan catatan buruk bagi sejarah Kabupaten SBB.

"Kehadiran Pemprov Maluku di Negeri Luhu, tidak disambut secara gembira.  Apakah  ada konflik politik disana?, “ tanya Suneth dalam rilisnya yang diterima beritabeta.com, Minggu sore (28/11/2021).

Menurutnya, personaliti dari Pemkab SBB untuk menggaungi kegiatan  di Negeri Luhu tidak ada sangat penting.

“Apakah ini murni keputusannya beliau atau memang masukan dari oknum pejabat di sekelilingnya? Jika memang mungkin begitu, kedua keputusan ini sangat merugikan masyarakat Negeri Luhu," nilai Suneth.

Ia mengingatkan, Bupati Akerina sebaiknya tidak terkecoh dengan agenda kerja lain yang  menyebabkan ia tak bisa menghadiri acara pembukaan Jambore Pencinta Alam oleh Wagub Orno. Meskipun kegiatannya telah terjadwal.

Ia menilai, Bupati Akerina bisa mengambil keputusan lain demi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Terlebih, pejabat lingkup Pemprov Maluku yang hadir di daerahnya.

"Padahal acara sekelas provinsi itu, seharusnya daerah kabupaten harus mensupport (Ikut menghadiri), setidaknya begitu. Tapi ini tidak pernah disambut baik oleh Pemkab setempat," kata Suneth mengingatkan.

Memang, kata dia, tidak semua orang bisa menerima suatu perubahan. Bahkan seorang pemimpin pada masa kini pun terkadang memilih bersikap konvensional. Namun, hal itu tidak bisa dijadikan alasan bagi seorang pemimpin tidak bisa membawa perubahan bagi masyarakat.

"Sebuah organisasi atau pemerintahan, sering mengalami perubahan dalam kepemimpinan atau struktur. Mungkin saja pemimpin tersebut berasal dari luar atau dari dalam yang dipromosikan," ujar Suneth.

Peristiwa ini, baginya, memberikan kesempatan pada seorang pemimpin untuk menciptakan awal yang baru dalam kehidupannya maupun organisasi atau instansi pemerintah yang dipimpinnya.

Perubahan tersebut tentu saja adalah sesuatu yang wajar dan bagus untuk kelangsungan hidup sebuah organisasi atau instansi pemerintah.

"Tetapi tidak semua pemimpin baru bisa membawa perubahan yang membawa kemajuan bagi dirinya dan organisasi/instansi pemerintah yang dipimpinnya tanpa melalui sebuah transisi yang benar," tuturnya.

Semakin besar perubahan, maka transisi tersebut akan lebih besar dan penting untuk dilakukan. Orang-orang yang meremehkan proses transisi ini akan menemukan diri mereka membawa bagasi yang sama dengan sebelumnya.

"Hasilnya mungkin akan mengulangi kesalahan yang sama sehingga [organisasi/instansi pemerintah] akan terperangkap dalam dinamika yang disfungsional," tutup Suneth (BB)

Editor : Redaksi