Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Barnabas Nathaniel Orno, meresmikan gedung Gereja Air Kehidupan, Jemaat GPM Waimahu, Klasis GPM Pulau Ambon di Dusun Waimahu, Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Minggu (6/12/2020).
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Natanhiel Orno bersama Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Agus Rohman, didampingi Wakapolda Maluku Brigjen. Pol. Drs. Jan Leonard de Fretes, terjun langsung di tengah masyarakat dengan membagikan ribuan masker.
Wakil Gubernur Provinsi Maluku Barnabas Nathaniel Orno, memimpin upacara penurunan bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72 tahun 2020 di Lapangan Merdeka Ambon, Senin (17/8/2020).
Ketua DPD PDI-P Maluku, Murad Ismail mengatakan, tidak ada masalah antara dirinya dengan Barnabas Orno, baik dalam kapasitas di partai maupun dalam hubungan kerja-kerja pemerintahan.
Salah satu kader Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Maluku, Barnabas Orno terancam dipecat atau dikeluarkan dari partai besutan Megawati Soekarno Putri.
Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nataniel Orno, membuka dialog Teleconfrence tentang kepatuhan dan kolaborasi untuk pemulihan Maluku dari Covid-19.
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno menyampiakan banyak terima kasih kepada masyarakat Maluku, atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya bersama Gubernur Murad Ismail dalam memimpin Maluku yang kini sudah satu tahun tepatnya pada 24 April 2020.
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno menginginkan, hasil penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) ke 10 Partai Golkar Maluku harus berkualitas dalam tata kehidupan berpolitik. Ketua DPD Golkar terpilih, juga dihimbau mampu membawa partai kedepan untuk semakin maju.
Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail mengaku terpukul saat mengetahui Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nataniel Orno dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi.
Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas Nathaniel Orno berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan segera disahkan oleh Pemerintah Pusat. Pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang dipandang penting untuk mendukung didentitas Indonesia sebagai poros maritime atau negara maritime.