Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku meminta Kepolisian Daerah (Polda) setempat untuk menelusuri dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku.
Gonjang ganjing seputar didepaknya Murad Ismail (MI) dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesi (PDI) Perjuangan Maluku akhirnya terjawab sudah.
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun mendukung langkah Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif untuk mengejar dan menangkap pelaku yang diduga sebagai provokator konflik antar warga Negeri Wakal dan Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
Komisi I DPRD Provinsi Maluku, mengundang Penjabat (Pj) Bupati Buru, Djalaludin Salampessy, dan jajaranya untuk membahas Pilkades Jikumerasa, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru, Maluku 2010 lalu, Senin (1/8/2022).
Gaji ratusan guru kontrak yang ditempatkan pada sejumlah wilayah tertinggal, terpencil, terluar (3T) di Provinsi Maluku masih di bawah Upah Minimum Provinsi [UMP] atau kurang dari separuh gaji Pegawai Negeri Sipil [PNS].
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku diingatkan untuk tidak menurunkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2022 mendatang. Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun seperti dikutip beritabeta.com dari Antara, Minggu (21/11/2021).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Maluku, Benhur G. Watubun menegaskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2020, bukan ditolak DPRD Maluku namun dikembalikan untuk diperbaiki.
DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Maluku masa jabatan tahun 2019 – 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Benhur Gerald Watubun.