Anggota DPRD Kota Ambon dari Fraksi PKS, Yusuf Wally meminta Pemerintah Kota atau Pemkot Ambon agar menjelaskan duduk persoalanterkait polemik status lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan IPST di Dusun Toisapu, Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon.
Upaya ini dinilai merupakan langkah bijak DPRD Kota Ambon dalam mendukung penuh pelaksanaan PSBB transisi tahap IV yang kini diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sebagai upaya menekan penularan Covid-19 yang kian meningkat.
Permintaan ini tertuang dalam rekomendasi DPRD Kota Ambon yang diserahkan dalam rapat paripurna DPRD dalam rangka penutupan masa persidangan III tahun sidang I 2019-2020 dan pembukaan masa persidangam I tahun sidang 2020-2021 yang berlangsung pada, Rabu (2/9/2020).
Mereka menolak direlokasi ke Pasar Transit Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon akibat dari program revitalisasi Pasar Mardika yang akan segera dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta mendukung sepenuhnya untuk dilakukan rapid test secara massal di lingkup kantor DPRD Kota Ambon, baik terhadap anggota DPRD, maupun terhadap seluruh pegawai di Sekretariat DPRD.
DPRD Kota Ambon bakal mengusulkan pembangunan jembatan penyeberangan lingkungan (JPL) di kawasan Skip, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. JPL ini akan diusulkan masuk ke Anggaran Pendapatan dan APBDP Tahun 2020.
Paket bantuan yang telah disalurkan hingga tahap ketiga ini, ternyata masih ditemukan terdapat ribuan kepala keluarga (KK) di Kota Ambon yang terdata, tapi belum menerima bantuan.
Ketua Pansus, Johny Wattimena di Ambon, Kamis (2/7/2020) mengatakan, setelah melakukan pengkajian terhadap pemberlakuan PSBB di Kota Ambon, ditemukan beberapa aspek yang harus direspon secara baik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Seluruh pergeseran anggaran diperkirakan akan dibahas dalam pekan ini. Dan anggaran DPRD akan dialihkan sebesar Rp8 Miliar untuk keperluan penanganan Covid-19,” kata Elly kepada beritabeta.com, Selasa (28/4/2020).