Prinsip keadilan hukum harus menjadi hal yang utama dalam setiap upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menimbang antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, serta menyeimbangkan yang tersirat dan tersurat berdasarkan hati nurani.
Tiga orang saksi berasal dari Partai Nasional Demokrat atau NasDem, dan satu orang dari Partai Keadilan Sejahtera [PKS].
Terkait pengumpulan keterangan (pulbaket) kasus ini, Kepala Seksi Intelijen atau Kasie Intel Kejari Ambon, Djino Talakua mengakui, lima orang tersebut telah diperiksa oleh Tim Penyelidik.
Sejumlah pihak terkait telah dan akan dimintai keterangan lebih lanjut oleh Tim Penyelidik Kejari Ambon. Sebab ditengarai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2020 yang dikelola pihak terkait di lingkungan Gedung DPRD Kota Ambon ini sarat masalah.
Kasus dugaan korupsi di DPRD Kota Ambon akhirnya dibidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. Kejari Ambon memastikan telah membentuk tim untuk mengusut dugaan korupsi pada sejumlah proyek di Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun 2020 dengan nilai Rp 5,3 miliar itu.
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon diminta untuk menambah fasilitas pelayanan rapid test antigen di sejumlah Puskesmas yang tersebar di Kota Ambon. Penambahan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat, sehingga tidak hanya terfokus di beberapa rumah sakit saja.
Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally meminta pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Ambon untuk melakukan sosialisasi terkait program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku memastikan dalam waktu dekat akan melakukan tes terhadap seluruh Anggota DPRD Kota Ambon. Tes Narkoba dengan menguji urin ini juga akan dilakukan kepada seluruh ASN di lingkup Sekretariat Dewan Kota Ambon.
Setelah menggelar aksi menutup ruas jalan yang melintasi kawasan Gadihu, Desa Batumerah, Kecamatan Sirmau, Kota Ambon, Rabu (4/11/2020) sore, warga Gadihu kembali melanjutkan aksi protes dengan menanam pisang di tengah ruas jalan yang sudah berlubang itu.
Anggota DPRD Kota Ambon dari Fraksi PKS, Yusuf Wally meminta Pemerintah Kota atau Pemkot Ambon agar menjelaskan duduk persoalanterkait polemik status lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan IPST di Dusun Toisapu, Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon.