Pemotongan dana BOS yang diduga dilakukan secara sepihak oleh Kadis Pendidikan Kabupaten SBB Jhon Tahya, dan oknum terkait lainnya merupakan tindakan pelanggaran hukum, bahkan mengarah pada unsur dugaan tindak pidana korupsi.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Maluku Didi Supriadi bersama Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Petrus Fatlolon meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi Covid-19 yang berlangsung di Pasar Baru Omele, Saumlaki, Senin (27/12/2021).
Semangat bela negara perlu terus digelorakan di tengah situasi dan kondisi sosial yang rentan terfragmentasi, dan berhadapan dengan berbagai ancaman termasuk korupsi.
Ada apa dengan mantan pejabat? Mereka yang tranding itu, karena berada dalam pusaran korupsi. Mantan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau trand-nya disebut kepala dinas.
Mengenai penanganan kasus atau perkara korupsi di negeri ini, sejatinya sudah ada produk hukum yang mengaturnya. Tergantung komitmen serta keseriusan saja dari aparat penegak hukum untuk menjalankannya.
Dugaan kasus korupsi dalam pembangunan Bandara Banda Neira tahun 2014 yang menjerat dua tersangka Sijane Nalohy dan Martehn F. Parinussa masih menyisahkan tanda tanya. Pasalnya, Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda tidak menjerat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Petrus Marina,ST yang dinilai berperan besar dalam proyek tersebut
Dari informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Kejari Ambon telah menggelar sidang perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus secara online melalui sarana video conference.
Puluhan masyarakat dari Negeri Wahai Kecamatan, Seram Utara mendatangi Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Senin (5/10/2020). Mereka mempertanyakan kejelasan laporan dugaan penyalagunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa (ADD-DD)
Saniri Negeri Wahai bersama sejumlah warga mendatangi Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) di Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), melaporkan dugaan korupsi dalam pengelolaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (DD-ADD) tahun 2019.
Sudah lebih dari setahun, Kejaksaan Agung RI menyidik kasus dugaan korupsi obat AIDS. Namun hingga hari ini, belum ada penetapan tersangka ataupun terdakwa dari kasus dugaan korupsi obat anti AIDS ini meski Kejagung telah memanggil puluhan saksi untuk dimintakan keterangan.