BERITABETA.COM, Ambon – Dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, dianggap telah mencederai dunia pendidikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Idham Sangadji, Sekretaris Nasionalis Peduli Rakyat (SNIPER) Idham Sangadji kepada Beritabeta.com Senin, (04/07/2022).

Idham mengemukakan, Dinas Pendidikan adalah salah satu lembaga pengontrol para pendidik moral generasi bangsa untuk kebutuhan semua aspek.

“Olehnya itu pengambil kebijakan di lingkup dinas pendidikan khususnya Kabupaten SBB, harus menjadi teladan moral dalam menyelenggarakan roda kehidupan birokrasi, bukan malah membuat kebijakan yang amoral, dan merugikan kemaslahatan dunia pendidikan itu sendiri,” tegasnya.

Menurut dia, pemotongan dana BOS yang diduga dilakukan secara sepihak oleh Kadis Pendidikan Kabupaten SBB Jhon Tahya, dan oknum terkait lainnya merupakan tindakan pelanggaran hukum, bahkan mengarah pada unsur dugaan tindak pidana korupsi.

Ia menilai, tindakan tersebut telah mencederai marwah dunia pendidikan, dan tatanan moral kehidupan birokrasi khususnya di Kabupaten SBB.

“Olehnya itu, agar praktik perusakan moral di Kabupaten SBB tidak berkesinambungan, kami meminta Bupati SBB segera mencopot Jhon Tahya dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB,” desaknya.

Idham menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk menangani atau mengsuut kasus ini secara adil.

“Kami tidak mau mengintervensi hal dimaksud. Sebab kami juga mengendepankan asas praduga tak bersalah. Yang lebih kami soroti adalah persoalan pelanggaran moral yang diduga dilakukan oleh Kadis Pendidikan,” ketusnya.

Idham menuturkan, dana BOS selama ini menjadi ruh bagi pihak sekolah untuk memenuhi berbagai kekurangan kebutuhan sekolah dan siswa. “Kok sejahat itu anggarannya disunat?” celutuknya.

Untuk itu dia meminta Penjabat Bupati Kabupaten SBB agar mengambil sikap tegas dalam mengevaluasi kinerja Jhon Tahya selaku Kadis Pendidikan Kabupaten SBB.

“Masalah ini harus tuntas. Sebab dana BOS itu untuk mencerdaskan generasi bangsa khususnya di Kabupaten SBB. Harapan kami, Bupati SBB dapat mengambil sikap tegas terhadap Kadis Pendidikan SBB,” timpalnya.

Ia juga meminta agar pihak berkompeten memperketat fungsi pengawasan terkait peruntukan Dana BOS di Kabupaten SBB.

Menurutn dia, hal tersebut sangat penting dilakukan agar masalah seperti dugaan pemotongan dana BOS oleh oknum pada Dinas Pendidikan Kabupaten SBB tidak kembali terjadi di kemudian hari.

“Pihak berwenang harus meningkatkan control sehingga oknum tidak mudah untuk melakukan pemotongan terhadap dana BOS yang diperuntukan untuk kemaslahatan sekolah dan siswa,” tandanya.

Diketahui, kurang lebih 347 bantuan Operasional Sekolah mulai tingkat SD dan SMP diduga dananya dipotong 1 persen oleh pihak dinas pendidikan.

Alasan di balik pemotongan sumbangan untuk perbaikan halaman dinas. Padahal pemotongan itu tidak ada pada rencana anggaran belanja dinas pendidikan SBB. Sebaliknya tindakan tersebut merupakan kebijakan sepihak oknum pada Dinas Pendidikan Kabupaten SBB.

Dugaan mencuat pemotongan dana BOS dimaksud dilakukan secara bervariasi. Ada sekolah yang kena pemotongan dana 150 ribu hingga 600 ribu.  

Sebelumnya Kadis Pendiikan SBB Jhon Tahya menepis tidak melakukan pemotongan dana BOS. Meski berkelit ternyata kasus tersebut tengah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat di Piru. (*)

 

Pewarta : Febby Sahupala

Editor     : Samad Vanath Sallatalohy