Salah satu kewajiban yang patut dipenuhi oleh pihak kampus atau perguruan tinggi negeri dan swasta yakni, pihak kampus harus memastikan jurusan dan program studinya telah terakreditasi atau mendapat pengakuan resmi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT.
Beberapa tahun terakhir, Alumnus Fakultas Perikanan Unpatti ini merasa prihatin dengan aktifitas penambangan dan pengolahan emas tanpa izin di Gunung Botak dan sekitarnya, kerap menggunakan Merkuri dan Asam Cianida serta Bahan Berbahaya Beracun (B3) lainnya, kemudian limbahnya dibuang begitu saja ke lingkungan.
Padahal, proyek yang ditangani oleh CV Nadillla itu bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN tahun anggaran 2022 senilai Rp2.891.000.000 [Rp2,8 Miliar].
Gedung baru MIN 3 Mateng ini telah tuntas dibangun oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Maluku, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Maluku November 2022.
Peningkatan kualitas pengaduan masyarakat perlu didukung dengan pemberian edukasi terhadap [masyarakat]. Dengan begitu, setiap laporan yang disampaikan masyarakat harus sesuai dengan kriteria suatu pengaduan, agar dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum dalam hal ini KPK.
Satu dari empat unit gedung sekolah yang dibangun oleh pihak Kementerian PUPR di Maluku adalah gedung Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 3 Maluku Tengah. Teparnya di Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
Agenda rapat atau pertemuan bersama yang dilaksanakan oleh Kakanwil Kemenag Maluku ini untuk membicarakan secara teknis pembayaran tunjangan fungsional, dan uang makan para tenaga guru yang mengabdi di sejumlah lembaga pendidikan.
Kasus dugaan korupsi dan suap [gratifikasi] yang terjadi di kampus Universitas Lampung atau Unila telah mencoreng dunia pendidikan negeri ini. KPK melakukan operasi tangkap tangan alias OTT terhadap Rektor Unila Karomani pada 21 Agustus 2022.
Pemotongan dana BOS yang diduga dilakukan secara sepihak oleh Kadis Pendidikan Kabupaten SBB Jhon Tahya, dan oknum terkait lainnya merupakan tindakan pelanggaran hukum, bahkan mengarah pada unsur dugaan tindak pidana korupsi.
Bawaslu RI akan segera mendorong pelaksanaan kesepahaman bersama atau MoU antara Bawaslu daerah dengan UIN Sunan Ampel.