Sekjen Kemendagri Minta Kepala Daerah Dukung dan Fasilitasi Tahapan Pemilu 2024
Permintaan Kemendagri itu termaktub dalam Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaran Pemilu 2024.
Permintaan Kemendagri itu termaktub dalam Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaran Pemilu 2024.
Bidang Eksekutif tercatat 96,12 persen dari total 305.688 WL telah melaporkan [LHKPN]. Bidang Yudikatif tercatat 98,06 persen dari total 19.347 WL. Bidang Legislatif yaitu 87,05 persen dari total 20.082 WL. Lalu unsur BUMN/BUMD 97,95 persen dari total 39.181 WL yang telah melaporkan harta kekayaan ke KPK.
Adapun penetapan pejabat dimaksud adalah Sekretaris Daerah atau Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
Sebanyak lima kepala daerah di Provinsi Maluku akan mengakhiri masa jabatannya pada 2022 ini. Diantaranya Kabupaten Seram Bagian Barat [SBB], Buru, Kepulauan Tanimbar [MTB], Maluku Tengah [Malteng] dan Kota Ambon.
Delapan area rawan korupsi meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.
KPK mencatat sebanyak 152 kepala daerah pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK pada 2004 - 31 maret 2021.
Ini [dinasti politik] bahkan menurut saya diandaikan seperti menjadi bagian dari para peternak politik. Dimana dalam ternak politik akan digarap secara turun temurun, dan itu sangat membahayakan demokrasi
Minimnya integritas dapat membuat kepala daerah merasa selalu kurang dengan penghasilannya sebagai (kepala daerah), sehingga menghalalkan segala cara.
Selama ini kehadiran BUMD telah memberikan sumbangsih dan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.
Berdasarkan hasil pemetaan dilakukan KPK seputar titik rawan korupsi di daerah lembaga anti rasuah mengidentifikasi potensi korupsi terjadi di beberapa sector.