Peran Pemprov dalam pengukuran IPKD ini juga akan mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, sehingga berbagai permasalahan terkait dengan tata kelola keuangan daerah dapat dihindari.
Selama ini kehadiran BUMD telah memberikan sumbangsih dan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.
Mendagri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi sesuai laporan dari kepala daerah.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2020. Dari hasil ini Maluku disebut termasuk dari 5 provinsi di Indonesia dengan kategori kurang inovatif.