Usut Duo Kasus Korupsi RSUD Haulussy, Kejati Maluku Tutupi 18 Nama Saksi
Terkait pengembangan penyidikan duo perkara dimaksud, Kasi Penkum Kejati Maluku wahyudi Kareba mengatakan, pada Rabu (13/07/2022) tim penyidik memeriksa 18 orang saksi.
Terkait pengembangan penyidikan duo perkara dimaksud, Kasi Penkum Kejati Maluku wahyudi Kareba mengatakan, pada Rabu (13/07/2022) tim penyidik memeriksa 18 orang saksi.
Praktik dugaan tindak korupsi mencuat. Walhasil, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) menetapkan dua orang sebagai tersangka. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum atau Kasi Penkum Kejati Maluku Wahyudi Kareba kepada wartawan di Ambon Kamis malam, (30/06/2022).
Anggota Bawaslu RI Divisi Penindakan, Dr. Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak utamanya lahir dari jiwa atau pribadi penyelenggara yang berintegritas.
Komisi II juga memasukan nama calon yang tidak terpilih ke daftar cadangan [daftar tunggu]. Selanjutnya pada Jumat (18/02/2022), Komisi II akan melaksanakan rapat paripurna kemudian menyerahkan nama-nama komisioner terpilih ini ke Presiden RI Joko Widodo, untuk selanjutnya dilantik sebagai anggota KPU dan Bawaslu RI masa bakti 2022-2027.
Ketua DPD Partai Golkar Maluku Ramli Umasugi memastikan diri akan maju sebagai bakal calon Wakil Guebrnur Makuku mendampingi Letjen TNI Jefry Rahawarin di Pilkada Maluku 2024 mendatang.
Sebanyak lima kepala daerah di Provinsi Maluku akan mengakhiri masa jabatannya pada 2022 ini. Diantaranya Kabupaten Seram Bagian Barat [SBB], Buru, Kepulauan Tanimbar [MTB], Maluku Tengah [Malteng] dan Kota Ambon.
Masyarakat Indonesia termasuk di Maluku agar pada Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 nanti, hendaknya dapat memahami secara baik calon pemimpin yang akan dipilih.
Idealnya dalam sebuah negara demokrasi, rakyatlah yang memerintah, membuat undang-undang, dan melakukan aktivitas- aktivitas penyelenggaraan negara lainnya. Namun, konsep demokrasi langsung semacam itu sulit dilakukan.
Gerakan Persatuan Indonesia perlu terus digalakkan setiap saat. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan pencerahan sekaligus menyadarkan seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya hidup dalam bingkai persatuan dan kesatuan seperti yang telah termaktub pada sila ketiga Pancasila.
Memang kekuasaan dinasti politik lebih berpotensi membuka ruang korupsi. Karena, sirkulasi elite hanya ada di lingkaran itu saja atau oligarki.