Dituding Ada Praktik Pungli, Kemenag Malteng Bentuk Tim Pencari Fakta
Isu adanya pungli ini beredar di media sosial yang menyebutkan dugaan pemotongan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Kemenag Maluku Tengah.
Isu adanya pungli ini beredar di media sosial yang menyebutkan dugaan pemotongan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Kemenag Maluku Tengah.
Pengusaha kayu yang beroperasi di Maluku mengeluhkan adanya praktek pungutan liar (Pungli) yang kerap dimainkan oknum –oknum yang bertugas di Dinas Kehutanan (Dishut) Maluku.
Penjabat (Pj) Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, meminta pedagang pasar Mardika untuk bersatu dan melapor ke aparat penegak hukum apabila menemukan praktik pungutan liar (pungli) di kawasan tersebut.
Tidak terima dengan kebijakan Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 4 Amahai, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), empat orang tua siswa di sekolah tersebut, mendatangi Dinas Pendidikan Malteng untuk melaporkan kejadian ini.
Praktik pungutan liar alias pungli ini jauh dari pengawasan pihak terkait utamanya dinas yang bertangungjawab, termasuk DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selaku pengontrol kinerja pemerintah (eksekutif).