Kejagung Diminta Periksa Dirut PT Pupuk Indonesia Terkait Dugaan Korupsi Rp 8,3 T
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI diminta melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi terkait dugaan korupsi Rp 8,3 triliun.
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI diminta melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi terkait dugaan korupsi Rp 8,3 triliun.
Kasus dugaan korupsi yang melilit Badan Usaha Milik Daerah [BUMD] milik Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya [MBD] PT Kalwedo terus berproses di Kejaksaan Tinggi [Kejati] Maluku.
Terpidana kasus tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Reonaldo Silooy, akhirnya bisa bernafas lega, setelah permohonan Peninjauan Kembali [PK] yang diajukan ke Mahkamah Agung [MA] RI dikabulkan.
Masyarakat Elpaputih mengaku gerah dan kecewa dengan sikap Bupati Maluku Tengah [Malteng] Tuasikal Abua yang terkesan membiarkan pemerintahan di Kecamatan Teluk Elpaputih berjalan tanpa kehadiran kepala kecamatan [Camat].
Proses hukum dugaan korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah [BUMD] milik Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya [MBD] terus bergulir dengan sejumlah bukti baru.
Dinas Transmigrasi menguasai kawasan tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tinggkat I Maluku Nomor: 475.1-512 Repelita VI di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku tertanggal 27 Juni 1996.
Masyarakat Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) akhirnya menyikapi pernyataan Wakil Bupati (Wabup) SBT yang dimuat salah satu media online baru-baru ini.
Yustin Tuny,SH selaku Kuasa Hukum Liesa Kakiay kepada wartawan di Masohi, Selasa (23/6/2020) memastikan, pihaknya telah menyampaikan laporan pengaduan secara tertulis dengan Nomor 14/VI/2020, terkait dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, dan menggunakan surat palsu.