Memasuki Pilkada 2024 lagi-lagi isu panas ini kembali dilemparkan. Persis bersamaan dengan akan dibangunnya Kawasan Program Strategi Nasional yang dicanangkan rezim Joko Widodo sebagai Pusat Industri Perikanan Terpadu dan Ambon New Port yang berpusat di seputar Desa Liang, Kawasan Desa Waai dan Tulehu itu.

Program strategis nasional bernilai Rp 5 Triliun ini bahkan sudah disampaikan di hadapan nelayan oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungannya ke Ambon, Kamis, 25 Februari 2021.

Sesuai rencana Desember 2021 lalu sudah dimulai groundbreaking [memulai terobosan] namun sampai saat memasuki 2022 ini janji-janji itu rupanya juga mati angin. Sesuai rencana 2023 setelah groundbreaking sudah beroperasi. Tapi lagi-lagi mati gaya.

Bahkan isu DOB kembali diwacanakan jika kedua program strategis nasional dan LIN Maluku itu jadi dikerjakan berarti langkah untuk mempercepat dan menjadikan kawasan Jazirah Leihitu sebagai DOB sudah bisa terlaksana. Sayang itu hanya tinggal cerita. Dan menjadikan Jazirah Leihitu menjadi DOB tinggal kenangan.

Pembangunan pelabuhan baru Ambon New dan Pusat Perikanan Terpadu Indonesia Timur dengan menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) Maluku yang berpusat di Pulau Ambon sesungguhnya sudah dijanjikan sejak rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat Sail Banda 2012 lalu. Tapi lagi-lagi itu tinggal cerita.

Baru pada era rezim Joko Widodo gagasan itu dijadikan sebagai salah satu dari  11 skala program prioritas sebagai bagian dari Proyek Strategi Nasional yang sebelumnya sudah pernah dibahas dalam Rapat Terbatas (Rantas) 23 Februari 2017 lalu.

Presiden Joko Widodo menyimak pemaparan rencana pembangunan pelabuhan baru di Kota Ambon, Provinsi Maluku. (Foto: dok BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Dalam Rantas dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional dan Program Prioritas untuk Maluku yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara 2017 lalu 11 program itu telah menjadi bahan diskusi.

Keputusan tersebut tentu merupakan buah dari berkah atas kesuksesan digelarnya Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2017 di Kota Ambon hingga kemudian lahirlah keputusan 11 program strategis nasional untuk Maluku itu.

Dari 11 program itu enam program sudah dibahas pada tingkat kementerian dan telah  disetujui yakni Program Trans Maluku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian

Perhubungan, Program Pengembangan Dok Wayame oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Pelabuhan Ekspor Tulehu-Waai oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.