BERITABETA.COM, Bula – Ratusan warga Negeri Danama, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur(SBT) mendatangi kantor Bupati SBT menyatakan sikap menolak SK pengangkatan penjabat negeri.

Warga yang terdiri dari tokoh pemuda, adat dan agama di Negeri Danama itu sebelumnya ingin melakukan aksi unjuk rasa di Kantor bupati SBT dan DPRD, namun kemudian memilih audiens dengan Pemkab SBT.

Mereka menduduki kantor Bupati SBT sejak pukul 09.00 WIT dengan memakai ikat kepala menggunakan kain berang (merah), Senin(8/9/2025).

Sejumlah warga dan para tetua adat negeri yang dipercayakan untuk mewakili audiens bersama Pemkab SBT.

Dalam audiense itu, perwakilan warga Danama kemduian diterima oleh Wakil Bupati M. Miftah Thoha R Wattimena, Sekda A. Quadri Amahoru, kepala dinas Pemdes Yehamza Alhamid, Kabag Tatapem, Perwakilan bagian Hukum Setda dan Kasatpol PP.

Salah satu pemuda negeri Danama Aziz Zubedy saat lakukan audiens mengatakan, keinginan warga hanya dua, yaitu pembatalan SK Pj yang baru, dan segera melantik raja definitif. Karena segala prosedur terkait pengukuhan raja sudah dilakukan dengan melakukan pertemuan saniri negeri beberapa waktu lalu.

 

 

Azis mengaku jika pemerintah tidak seriusi dalam persoalan ini, maka masyarakat akan datang melakukan aksi dengan jumlah yang lebih besar lagi.

"Kami ingin negeri kami seperti sebelumnya. Terakhir raja Danama diangkat melalui prosesi adat pada tahun 1996. Dan sampai sekarang belum ada lagi. Masyarakat inginkan raja dari mata rumah parentah yaitu Jamil Rumfot,"ujarnya.

Setelah pertemuan itu Yasin Kelderak, tokoh pemuda Danama, mengatakan semua aspirasi yang disampaikan telah didengarkan oleh Pemkab SBT. Dan mendapatkan respon yang positif.

"Alhamdulillah, responsnya cukup baik. Tuntutan kami agar SK pengangkatan pejabat kepala Negeri dibatalkan sudah direspons dan akan dilaporkan kepada Pak Bupati,"ucap Yasin menjelaskan kepada warga yang menunggu di loby kantor Bupati.

Kata dia, Pemkab SBT berjanji masalah yang disampaikan bakal di selesaikan dengan cepat. Langkah koordinasi bersama Bupati segera dilakukan lewat wakil Bupati dan Sekda.

"Pak wakil,pak Sekda sudah berjanji kepada kita pengangkatan kepala Negeri adat akan dilakukan dalam waktu dekat,"ujarnya.

Hal itu menjadi titik terang bagi masyarakat, untuk mendapatkan kepastian dari pemerintah setempat. Rencana untuk bertemu dengan perwakilan rakyat pun dibatalkan karena merasa aspirasi sudah ad tindaklanjut.

"Tadinya, kita ingin ke DPRD, tapi karena sudah ada titik temu, sehingga kita putuskan untuk tidak lagi ke kantor DPRD,”pungkasnya (*)

Editor : Redaksi