Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Usman Syarif menggelar reses masa persidangan ke-II tahun 2021 di Desa Bula, Kecamatan Bula, Senin (30/8/2021).
Kebijakan pembatasan Bahakan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan menaikan harga Pertalite Khusus (PLK) di Kota Ambon terus mendapat sorotan DPRD Provinsi Maluku.
Pemerintah memutuskan untuk tidak memasukkan unsur tunjangan kinerja (tunkin) dalam pemberian THR dan gaji ke-13 kepada para pegawai negeri sipil (PNS) pada Mei 2021 lalu.
Anggaran sebesar itu harus menjadi perhatian semua pihak. Dengan begitu, kata dia, semua pihak bersungguh-sungguh mewujudkan pemilu serentak dalam satu tahun kalender.
Berbagai persoalan yang terkait minimnya fasilitas KPID Provinsi Maluku maupun KPI Maluku, semuanya menyangkut dengan gedung secretariat dan fasilitas penunjang yang masih minim.
Anggota Komisi II DPRD Maluku menegaskan pihaknya akan mengagendakan rapat bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, untuk membahas kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan bangsa. Pasalnya, keberadaan masyarakat adat masih sering diabaikan dalam proses pembangunan, sehingga, peran masyarakat adat, selama ini belum sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan untuk kemajuan bangsa.
Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-76, berbagai regulasi dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat jelang HUT Kemerdekaan ke-76 RI.
Dua Anggota DPRD Kabupaten Buru nyaris terlibat adu jotos dalam rapat lintas antara DPRD Kabupaten Buru dengan Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menyatakan komitmen untuk mengawal dan mendukung pembangunan ibukota definitif di Dataran Hunimua sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003.