DPRD Maluku Dukung Penundaan Sekolah Tatap Muka
DPRD Provinsi Maluku memastikan akan mendukung penundaan rencana pelaksanaan sekolah tatap muka di masa pendemi Covid-19, menyusul masih tingginya trend peningkatan kasus Covid-19 di Kota Ambon.
DPRD Provinsi Maluku memastikan akan mendukung penundaan rencana pelaksanaan sekolah tatap muka di masa pendemi Covid-19, menyusul masih tingginya trend peningkatan kasus Covid-19 di Kota Ambon.
Kasus Warga Negara Asing (WNA) asal China, Cao Changqin yang diketahui terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku menjadi sorontan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, ST.
Lambannya sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, kini terus menjadi bola liar dan pemantik kritik terhadap pemerintah setempat.
Setiap tahun lebih dari 30 juta ton sampah tidak terkelolah. Artinya lebih dari 150 juta ton timbunan sampah tidak terkelola dalam kurun waktu 5 tahun.
Kader Partai Demokrat (PD) Maluku Halimun Sahulatu dipastikan dalam waktu dekat akan menggatikan posisi rekannya Wellem Z Wattimena sebagai Anggota DPRD Maluku.
Richard Rahakbauw, Ketua Komisi III DPRD Maluku, menyampaikan permintaan maaf kepada insan pers karena telah menghentikan aktivitas seorang jurnalis, dan menghapus gambar video liputannya.
Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Watimury menegaskan Undang-Undang (UU) Provinsi Kepulauan harus terus diperjuangkan menjadi skala prioritas bersama 8 (delapan) Provinsi kepulauan lainnya di bawah badan kerjasama Provinsi kepulauan.
Pelayanan public selama dua pekan dihentikan, berdasarkan keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Maluku yang ditetapkan dalam rapat paripurna tentang agenda dan kegiatan DPRD Provinsi Maluku masa sidang ke II.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Maluku, Benhur G. Watubun menegaskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2020, bukan ditolak DPRD Maluku namun dikembalikan untuk diperbaiki.
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Maluku menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.