WNA China Positif Covid-19 di Maluku, Anggota DPR RI : Pemerintah Harus Hentikan Masuknya TKA
BERITABETA.COM, Jakarta – Kasus Warga Negara Asing (WNA) asal China, Cao Changqin yang diketahui terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku menjadi sorontan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, ST.
Anggota Legislatif (Aleg) Dapil Maluku ini mendesak Pemerintah agar menghentikan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di tengah – tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Penolakan ini, karena saat pengetatan akitiftas masyarakat lewat kebijakan PPKM, arus masuk TKA asal China di Indonesia malah terus terjadi.
“Ini tragis. TKA seenaknya masuk di Kota Bula dan wilayah lainnya di Maluku. Diantara mereka ada yang terinveksi virus Covid-19. Padahal kota Bula selama ini wilayah zona hijau,” kata Saadiah Uluputty di Jakarta (14/7/2021).
Politisi PKS Maluku ini meminta agar Pemerintah memiliki empati ketika kebijakan pembatasan ruang gerak dan mobilitas masyarakat dengan pemberlakuan PPKM diberlakukan.
“Menerima TKA asing masuk di Maluku dan wilayah lainnya di Indonesia menunjukan pemerintah tidak peka dengan kondisi masyarakat,” tandasnya.
Untuk itu, kata Saadiah, secara tegas pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap gerak dan mobilitas masyarakat.
“Masyarakat disuruh taat untuk mendukung program PPKM agar pandemi Covid- 19 dapat dikendalikan penyebarannya. Tapi pemerintah malah membuka kran masuknya TKA China ke Maluku. Bahkan diantara TKA ada yang terinfeksi Covid-19. Pemerintah tidak peka. Tidak punya empati,” tandasnya kepada beritabeta.com.
Saadiah menyebut, serangan Covid-19 gelombang dua pada dua pekan ini sangat dahsyat. Bahkan, update kasus Covid-19 per Selasa, 13 Juli 2021 tercatat Indonesia berada di peringkat pertama dalam kasus penambahan pasien corona.
“Statistika penambahan pasien karena covid-19 kian meninggi. Sekarang malah peringkat pertama dalam kasus penambahan pasien corona. Kebijakan PPKM dilakukan untuk mengendalikan penambahan kasus sudah benar. Tapi kebijakan PPKM dibuat tidak berdaya dengan masuknya TKA China ke Indonesia termasuk di Maluku”, sebutnya.