Anos Yerimias Minta Pemprov Maluku Segera Bayarkan Bonus Atlet
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremian meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar segera membayarkan bonus atlet yang dijanjikan.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremian meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar segera membayarkan bonus atlet yang dijanjikan.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengatakan kondisi serapan APBD yang rendah itu dinilai sebagai sesuatu yang lucu, karena itu terjadi disaat daerah masih memerlukan banyak penanganan tapi anggarannya didiamkan dan tidak digunakan secara maksimal.
Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan [Dapil] Maluku Tengah Andi Munaswir meminta Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku untuk memperhatikan nasib guru kontrak di daerah ini.
Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury memastikan, DPRD Maluku akan bekerja ekstra untuk menuntaskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
DPRD Kabupaten Buru tak dapat memberikan penjelasan secara rinci terkait ditiadakan agenda pembahasan APBD-Perubahan oleh Pemerintah Kabupaten Buru. Sikap bungkam malah ditunjukkan dua Pimpinan Dewan di kabupaten itu.
Anggota Komsi IV DPR RI Saadiah Uluputty, ST mengaku prihatin dengan nasib warga beberapa desa di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah yang setiap hari menghirup bau busuk akibat pencemaran limbah perusahaan PT Rayon Utama Makmur (RUM).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku diingatkan untuk tidak menurunkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2022 mendatang. Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun seperti dikutip beritabeta.com dari Antara, Minggu (21/11/2021).
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai pemerintah tidak konsisten terkait kebijakan alokasi anggaran tanaman pangan yang setiap tahun mengalami penurunan.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) Seram Bagian Timur (SBT) secara maraton melakukan pembahasan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) SBT tahun 2021-2026 disertai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda-nya).
Jalan belum pakai saja sudah rusak, walaupun tidak seluruhnya. Beta lihat kerusakan pada beberapa titik. Rekomendasi dari beta minta kejaksaan audit masalah ini