Kajari Ambon Dian Fris Nalle mengatakan akan menuntaskan kasus ini. Ia mengaku telah memerintahkan Kepala Seksi Pidana Khusus [Kasi Peidus] Kejari Ambon menyerahkan hasil pengembangan penyelidikan ke Kejati Maluku.
DPRD Provinsi Maluku, menyetujui Ranperda APBD Maluku Tahun Anggaran 2022 yang diajukan Pemprov Maluku. Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, atas Pandangan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku di ruang Rapat Rapat DPRD Maluku, Rabu (15/12/2021).
Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimura mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan informasi yang disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika [BMKG] sebelum melakukan mudik Natal dan Tahun Baru [Nataru].
Dibandingkan tahun 2021, pendapatan daerah Maluku tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2,87 triliun atau mengalami penurunan 13,20. Di tahun 2021 serupa sebesar Rp3,31 triliun.
Insiden penembakan di Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, akhirnya dibahas di DPRD Maluku dalam agenda Rapat Dengar Pendapat [RDP] bersama Kapolda Maluku dan jajarannya.
Aparatur kejaksaan dapat mempergunakan setiap kewenangan yang diberikan. Jangan sampai, jaksa hanya terpaku dengan satu kewenangan semata yaitu penuntutan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Buru, Jamaludin Bugis meminta Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Buru melalui Dinas Kesehatan untuk mengejar kegiatan vaksinasi Covid -19 kepada masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar dapat merubah pola perencanaan untuk memaksimalkan serapan anggaran dalam realisasi APBD di Maluku.
Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] menilai potensi pangan lokal di SBT belum dikelola secara baik oleh Pemerintah Daerah [Pemda] setempat.
Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Seram Bagian Timur [SBT] di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati SBT [Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumalutur] diminta agar meningkatkan kinerja untuk memacu pendapatan daerah.